Riaumandiri.co - Hari ini, Senin (30/9) menjadi hari terakhir penyerahan APBD Perubahan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi Riau. Jika tidak, maka daerah yang tidak menyerahkan terancam tidak dapat menggunakan anggaran perubahan.
Lima daerah yang terancam tanpa menggunakan APBD-P 2024, diantaranya, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kabupaten Siak, di mana belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing daerah.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik OH, mengatakan, batas akhir penyerahan APBD-P ini sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat. Dari lima daerah tersebut ada yang dalam pembahasan di DPRD, ada pula yang baru pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kita sudah mengadakan rapat hari Jumat lalu, terkait dengan belum diserahkannya pengajuan APBD-P lima daerah ini. Paling lambat besok (hari ini red), kalau tidak juga diserahkan tentunya kelima daerah ini tidak menggunakan APBD-Perubahan,” ujar Taufik OH.
Dijelaskan Taufik, jika pada hari akhir diserahkan maka Pemprov Riau akan langsung melakukan evaluasi, untuk selanjutnya di fasilitasi ke Kemendagri. Untuk pengesahan APBD-P, tergantung dari kesempatan antara Pemkab dan DPRD Kabupaten.
“Memang tidak ada sanksi kalau APBD-P tidak disahkan, tapi mereka tidak bisa menambah anggaran yang sudah masuk. Jalankan anggaran sesuai dangan APBD murni tahun 2024 tanpa ada penambahan anggaran di perubahan,” jelas Taufik.
APBD-P Riau Evaluasi di Kemendagri
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Deerah (BPKAD) Riau, Indra, saat dikonfirmasi terkait APBD-P Riau, mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau bersama Badan Anggaran DPRD, telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2024. Saat ini, draf APBD-P 2024 tersebut masih dalam proses evaluasi di Kemendagri.
“APBD-P Riau dari hasil pembahasan bersama DPRD, untuk nilai APBD P 2024 Provinsi Riau sebesar Rp1,1 triliun. Dan sampai saat ini masih proses evaluasi di Kemendagri,” jelas Indra.