RIAUMANDIRI.CO - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Jumat (20/9/2024).
Dengan sudah lengkapnya pejabat di jajaran Kementerian ESDM tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Menteri ESDM Bahlil fokus memberantas mafia tambang ilegal yang dibeking aparat dalam sisa jabatannya yang tinggal satu bulan lagi.
“Itupun kalau Pak Bahlil berani. Karena selama ini Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh menangani masalah tersebut," sindir Mulyanto kepada media ini, Sabtu (21/9/2024).
Ia menambahkan sentralisasi kewenangan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba, tidak diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang baik. Akibatnya merebak penambangan ilegal, yang merugikan keuangan negara dan lingkungan.
“Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pengawasan pertambangan ini, sementara sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang,” ungkap Mulyanto.
Karena itu ia mendesak Bahlil segera menuntaskan pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Jangan malah mengusulkan FGD secara tertutup. Publik ingin aksi nyata Pemerintah.
"Pemerintah sampai hari ini hanya gembar-gembor akan membentuk satgas tersebut, tapi nyatanya nihil," tegasnya.
Mulyanto minta Bahlil sungguh-sungguh menjalankan Konstitusi dan amanat UU Minerba, agar sumber daya tambang ini benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya sekedar kemakmuran segelintir atau sekelompok orang.
“Terbongkarnya kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun yang dibekingi aparat, hanyalah puncak gunung es dari persoalan karut marut tata kelola pertambangan nasional. Karena itu, Ia mendesak Pemerintahan yang akan datang menjadikan masalah ini sebagai pekerjaan rumah super prioritas, yang dibuktikan di 100 hari kerja pertama mereka. Pemerintah yang akan datang harus bisa membuktikan diri, bahwa mereka tidak kalah dari mafia tambang dan para bekingnya,” tandas Mulyanto. (*)