Riaumandiri.co - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan untuk menggarap lahan tambang batu bara seluas 26 ribu hektare pada Januari 2025 mendatang.
Penggarapan tambang itu dilakukan usai PBNU resmi mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (22/8) lalu.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan izin yang didapat organisasinya berada di lahan tambang bekas milik Kaltim Prima Coal (KPC). Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.
"Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare," kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Gus Yahya menyebut meski baru sebagian produksi yang dieksplorasi di lahan tersebut, namun sebenarnya penambangan sudah mulai bisa dikerjakan. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.
Namun ketika ditanya berapa potensi produksinya atau terkait hilirisasi, Gus Yahya mengaku belum tahu. PBNU menurutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.
"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujarnya.
Sementara itu, melansir laman resmi KPC, perusahaan mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 61.543 hektare. KPC diizinkan untuk menambang mencapai 70 juta ton per tahun, dengan target pasar 25 persen di Indonesia dan 75 persen lainnya di luar negeri, terutama 10 negara di kawasan Asia Pasifik.