SIAK (HR)-Kisah tentang 30 orang anak yang terpaksa putus sekolah di Kampung Buatan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, ditanggapi secara serius oleh Pemkab Siak. Diketahui, masih ada kendala terkait administrasi pemerintahan kawasan itu karena dinilai tidak jelas.
Sementara itu, terkait anak-anak yang terpaksa putus sekolah, tampaknya bisa bernafas lega. Hal itu setelah tawaran kejar paket A, B dan C dari Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Bungaraya Indah, Kabupaten Siak.
Menurut Camat Siak, Wan Syaiful Effendi, pihaknya meragukan wilayah Kampung Besar, karena tempat itu seharusnya bergabung dengan Desa Tasik Betung, kecamatan Sungai Mandau. Meski warga di kawasan itu memiliki KTP dan Kartu Keluarga, pihaknya juga masih menyangsikan. Begitu juga dengan surat tanah yang ada di kawasan itu. Karena kawasan itu diduga masih berada di areal hutan atau masuk dalam kawasan hutan lindung Giam Siak Kecil.
Dari penelusuran pihaknya, kampung itu merupakan kampung yang baru dibuka. Warga di kampung itu juga pernah dievakuasi ketika musibah kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun lalu.
"Itu daerah yang warganya kita evakuasi saat kebakaran kemaren kan?. Secara administrasi itu masuk ke Sungai Mandau, bukan Siak. Kita kemarin membantu mengevakuasi warga karena misi kemanusiaan. Benar ada KTP dan KK mereka, tapi kalau surat tanah saya fikir belum ada. Siapa yang mengeluarkan," ujarnya, Senin (25/5).
Selain itu, pihaknya juga belum bisa memastikan mana batas wilayah antara Kecamatan Sungai Mandau dengan Kecamatan Siak. Karena jalan masuk ke kawasan Kampung Buatan Besar masih semak belukar. Namun demikian, Wan Syaiful mengatakan, pihaknya siap turun bersama pihak kehutanan dan BKSD Riau, sekaligus memperjelas batas kawan hutan dan Giam Siak Kecil yang diduga tidak jauh dari Kampung Buatan Besar tersebut.
"Kalau disebut masuk Dusun Kolam Hijau itu aneh, kita semua tahu Dusun Kolam Hijau terletak di pinggir Sungai Siak, sementara daerah itu letaknya jauh dari sungai," tambahnya.
Siap Membangun
Sementara itu, Camat Sungai Mandau Irwan Kurniawan, ketika dikonfirmasi terkait hal yang sama, mengatakan, ia sempat turun ke Kampung Buatan Besar beberapa waktu lalu. Ketika itu, warga tengah membuka kampung baru. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak, diperkirakan sekitar 20 KK. Dulu, pemerintah juga sempat punya wacana untuk merelokasi warga di kawasan itu, namun belum diwujudkan.
"Dulu pernah ada wacana merelokasi warga, karena kita ragu status wilayah tempat perkampungan itu. Saat kami turun jumlahnya belum banyak, baru sekitar 20 KK. Sekarang kok bisa banyak?," ujarnya.
"Terlepas itu masuk wilayah Siak atau Sungai Mandau, yang jelas mereka warga Siak. Kita punya tanggung jawab bersama untuk membantu mereka," tambahnya.
Untuk membantu pelayanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur di daerah itu, lanjut Irwan Kurniawan, perlu dilakukan peninjauan bersama-sama. Pemerintah kecamatan, Dinas Kehutanan dan BKSDA. Jika terbukti wilayah itu di luar kawasan hutan dan di luar kawasan Giam Siak Kecil, maka pemerintah bisa mengucurkan pembangunan infrastruktur di sana.
"Kalau memang masuk wilayah kami, kami bantu pindah administrasinya. Asalkan jelas status wilayah domisili mereka bukan di daerah kawasan hutan atau Giam Siak Kecil. Pembangunan jalan juga bisa kita usulkan melalui Musrenbang," pungkasnya.
Sistem Kejar Paket
Berita tentang banyaknya anak yang putus sekolah di Kampung Buatan Besar, juga mendapat reaksi dari Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Bungaraya Indah. Kepada anak-anak yang putus sekolah, PKBM Bungaraya Indah langsung memberikan fomulir kejar paket A,B dan C.
Menurut Ketua PKBM Bungaraya Indah, Slamet Sutarman, PKBM Kecamatan Bungaraya merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat yang putus sekolah. "Jadi memang sudah tugas kami memberikan solusi untuk anak-anak putus sekolah di kampung itu," ujarnya.
Karena itu, kata Selamat, pengurus PKBM sekitar 6 tutor turun langsung kesana untuk menanyakan segala keluhan masyarakat disana.
Ditambahkannya, dari temuan pihaknya di lapangan, PKBM Bungaraya Indah akan melaporkannya ke Dinas Pendidikan (Disdik) Siak. "Harapan kita, anak-anak itu bisa terbantu dengan adanya program pemerintah seperti kartu Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk untuk kesetaraan kerja paket A, B dan C," tambahnya.
Komentar senada juga dilontarkan Kadisdikbud Siak Kadri Yafis melalui Kabid TK dan PAUD, Nining Riskianti.
"Kalau untuk PAUD dan TK sudah kita buat di kampung itu, tapi itu baru satu sekolah. Yang jelas, begitu data tentang anak-anak putus sekolah itu kita terima, kita pasti akan bantu untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga anak-anak di Siak tidak ada lagi yang buta huruf atau tidak bisa tulis baca," pungkasnya. (mg1)