JAKARTA (HR)-Islah di tubuh Partai Golkar, antara kubu Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie dan kubu Munas Ancol dipimpin Agung Laksono, semata-mata agar partai berlambang pohon beringin itu bisa ikut serta dalam Pilkada serentak, Desember mendatang.
Sedangkan terkait kepengurusan, proses hukumnya terus berjalan. Sebagaimana diketahui, pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan kubu Aburizal, Agung Laksono cs langsung mengajukan banding.
Selain itu, masalah kepengurusan juga tidak masuk dalam empat syarat yang diajukan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, yang akan menangani proses islah antara kedua kubu tersebut.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, wacana islah terbatas yang dilemparkan JK, tidak mencakup penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar.
"Mengenai kepengurusan, itu tetap di jalur hukum. Jadi banding tetap berjalan. Kalau perlu kasasi. Akte banding sudah ada. Senin besok (hari ini, red) akan kami ajukan," ujar Agung di Kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar, Jakarta, Minggu (24/5).
Agung memaparkan, islah yang sedang dijajaki kubunya bersama kubu Aburizal Bakrie itu hanya mengatur mekanisme keikutsertaan Golkar dalam Pilkada serentak. Poin penting dalam islah itu salah satunya adalah mengatur persyaratan yang dipenuhi bakal calon kepala daerah.
Dalam waktu dekat, kedua kubu akan menunjuk tiga hingga lima kader mereka untuk bergabung dalam tim kerja yang akan membahas hal-hal teknis.
"Bakal calon yang akan diusung kan satu dan tidak mengenal kubu ARB atau kubu Agung. Ini tujuan utamanya. Syarat-syaratnya akan dibahas. Misalnya , bukan berdasarkan kedekatan tapi hasil survei," tutur Agung.
Ikut Pilkada
Sebelumnya, Ketua Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, juga memastikan Partai Golkar akan mendaftarkan diri dan ikut berkompetisi dalam Pilkada serentak. Persoalan siapa yang menjadi ketua umum, apakah dia atau Agung Laksono, tidak menjadi hambatan Golkar untuk melakukan islah dan mendaftar di pilkada.
"Yang penting daftarkan saja. kalau sudah daftar dan sebagainya, baru keputusannya di tangan DPP. Nanti kita lihat DPP-nya siapa belakangan," ujarnya, usai berkunjung ke rumah dinas Wapres JK, Jumat malam kemarin.
Menurut Aburizal, JK juga sudah berbicara dengan Agung Laksono. Dari yang disampaikan JK ke Aburizal, Agung juga sudah sepakat bahwa Golkar harus ikut dalam Pilkada serentak.
"Pak JK sudah bicara dengan Agung. Menurut Pak JK tadi, Pak Agung sudah setuju, agar semua calon kita bisa calonkan diri dengan baik melanjutkan Partai Golkar," ujarnya.
Hal yang terpenting, lanjut pria yang akrab disapa Ical ini, Golkar di kedua kubu harus segera bersama-sama melakukan penjaringan kepala daerah. Dengan begitu, dihasilkan kepala daerah yang mumpuni untuk dapat memenangkan Pilkada.
Senada dengan Agung, Aburizal juga mengatakan, masalah hukum yang saat ini dilakukan akan berjalan sebagaimana mestinya. Kesepakatan ini tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. "Ini sementara kesepakatan untuk Pilkada. Setelah itu ada proses hukum jalan terus," ujarnya.
4 Syarat
Sementara itu, sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, mengatakan, ada empat hal yang diajukan JK untuk menciptakan islah di tubuh Golkar. Keempat poin itu harus dipatuhi kedua kubu agar dapat mengikuti Pilkada serentak, Desember mendatang.
"Pertama, Pak JK minta kami mengedepankan kepentingan partai dan kader. Kedua, bekerja sama dalam menjaring," ujarnya, Minggu kemarin.
Sedangkan terkait kriteria calon kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPU, kedua kubu akan membahas hal itu secara bersama-sama. Kriteria ini nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak.
"Keempat, yang akan mengajukan calon adalah DPP yang diakui oleh KPU," ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada pertemuan yang dilakukan kubu Agung Laksono, baik dengan JK maupun Aburizal Bakrie. Hanya, ia mengatakan, pertemuan dengan JK akan digelar dalam waktu dekat.
"Kemungkinan minggu depan," tambahnya. (bbs, kom, dtc, cnn, sis)