Jakarta (HR)-Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir sidak ke STIE Adhy Niaga dan menemukan sejumlah kejanggalan di kampus itu. Yayasan STIE Adhy Niaga tak terima dan akan menyomasi Menteri Nasir.
Ketua Yayasan STIE Adhy Niaga, Adi Firdaus tak terima dengan sidak yang dilakukan Menteri Nasir. Menurut Adi, sidak Menteri Nasir tak ubahnya seperti penggerebekan pabrik narkoba.
"Saya kecewa dengan kejadian tersebut, karena seakan-akan kita ini pabrik ekstasi yang harus diserbu, kita juga punya etika yang harus dikedepankan," ucap Adi saat menggelar jumpa pers di kampus STIE Adhy Niaga di Jalan Sudirman, Kranji, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5).
Adi yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi itu merasa seharusnya Menteri Nasir memberitahukan terlebih dahulu pada pihak kampus apabila ditemukan hal yang tidak beres. Menurut Adi, selama ini tidak ada praktik jual beli ijazah di kampusnya.
"Tidak ada yang seperti itu. Kalau oknum kita juga tidak tahu, tapi kalau ada kan bisa memberitahu kami dan pasti dari kami akan ada punishment," ucap Adi.
Adi mengatakan akan segera melayangkan somasi kepada Menteri Nasir. Dia meminta menteri untuk mengklarifikasi sejumlah keterangan yang menyudutkan kampusnya.
Selain itu, sidak yang dilakukan menteri menurutnya berpengaruh pada nama baik serta semangat mahasiswa yang berkuliah di kampusnya. Hal itu tentunya merugikan bagi dirinya "Kami kan juga ingin pendidikan lebih baik tapi kalau seperti ini membuat semangat mahasiswa juga patah," kata Adi.
Menristek Dikti M Nasir melakukan sidak ke STIE Adhy Niaga pada Kamis (21/5) lalu. Saat itu, Menteri Nasir marah karena administrasi kampus ini dinilainya sangat berantakan.
"Masa dari data 3.000 mahasiswa yang ada, satu pun data mahasiswa lulus tidak ada. Saya minta nama-namanya aja tidak ada. Bagaimana bisa begitu!" kata Nasir usai sidak.
Menteri Nasir mengancam akan menutup kampus itu. STIE Adhy Niaga juga sudah dilaporkannya ke Polri. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti merespons dengan kesiapan menindaklanjuti laporan Menteri Nasir. (dtc/rin)