Riaumandiri.co - Anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sebelumnya dikabarkan kosong, kini dipastikan aman oleh Risnandar, Pj Walikota Pekanbaru.
Hal tersebut diungkapkan nya saat menghadiri audiensi bersama wartawan se Kota Pekanbaru. "Keuangan Pemko saya nyatakan baik karena sudah tersalurkan," ungkap Risnandar.
Ia mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi kondisi fiskal untuk APBD P (Perubahan). "Kami sudah rapat kondisi fiskal APBD 2025," katanya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan kepala daerah terpilih nantinya.
"Kita susun 2025 pakai visi apa? Saya tak mau ego, bukan visi saya selaku PJ saya punya peran fiskal yang cukup untuk kepala daerah terpilih," kata Risnandar.
Tujuan Risnandar mengamankan fiskal yakninya agar kepala daerah yang baru tidak semena mena mengganti birokrasi dan organisasi yang ada.
"Saya punya peran fiskal yang cukup untuk kepala daerah terpilih, begitu dia duduk, pak izin fiskal bapak aman, biar senang tak merubah organisasi dan birokrasi," jelasnya.
Ia juga mengklaim anggaran fiskal 2025 bertambah, efek dari penambahan nilai pajak kendaraan bermotor senilai 300 miliar.
"Kota Pekanbaru tahun depan ada tambahan anggaran, itu dari pajak kendaraan bermotor, kurang lebih nilainya 300 miliar, sangat besar," ungkap Pj Walikota.
Selain itu ia menyebutkan landasan hukum selaku PJ tidak bisa mengubah seenaknya anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan pemimpin Kota Bertuah ini sebelum nya.
"Saya selaku Pj hanya transisi pemerintahan, tak bisa mengubah anggaran atau kebijakan, paling di APBD P, landasan Saya itu coba baca UU Nomor 10 tahun 2019," katanya.
Ia menilai dirinya saat ini tidak ada kepentingan apapun di Kota Pekanbaru selain menyiapkan anggaran untuk kepala daerah terpilih.
Risnandar juga mengungkapkan tidak ingin meninggalkan masalah anggaran ketika dirinya balik ke Kemendagri Jakarta.
"Saya menjalankan peran selaku PJ, bukan melaporkan, ini sudah dikerjakan, ini belum, bukan gitu, saya nanti laporkan, ini pak anggaran sudah ada dan aman, supaya ketika saya pulang ke Kemendagri, tidak ada yang sebut, dulu anggaran minus gegara PJ," jelas Risnandar.