BANGKINANG(HR)-Bupati Kampar, Jefry Noer, mengaku sangat miris Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dipangkas, sehingga menghambat rencana pembangunan di segala sektor. Untuk itu, ia mendesak Bappenas membantu dana.
"Yang lebih menyakitkan, pemangkasan DBH itu tanpa ada penjelasan yang terperinci sehingga memancing emosional akibat ketidak puasan daerah penghasil migas di Riau," kata Jefry saat pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Putra Alfian di Pekanbaru, Rabu (20/5) malam.
Untuk Kampar, kata Jefry, mendapat jatah pemotogan DBH hingga mencapai Rp700 miliar dari total awal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp2,5 triliun. Menurut dia, hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi daerah, karena sebagian besar proyek telah ditenderkan. Dengan demikian, hambatan pembangunan di daerah telah berada di depan mata.
"Kami mengharapkan adanya solusi dari Pemerintah Pusat, salah satunya dengan menambah aloakasi anggaran dari seluruh pos kementerian," katanya.
Yang lebih miris lagi, kata Jefry, yakni Kabupaten Bengkalis yang mendapat jatah pemotongan DBH mencapai Rp1,2 triliun. Belum lagi termasuk daerah-daerah penghasil migas lainnya di Riau yang juga mendapat pemangkasan DBH.
Dengan demikian, lanjut dia, pemotongan DBH secara keseluruhan, khususnya untuk kabupaten/kota di Riau berpotensi memberikan dampak buruk bagi pembangunan, tidak hanya di Kampar, namun juga di seluruh wilayah Riau. "Harapannya ada solusi, salah satunya adalah menambah alokasi anggaran dari tiap Kementerian, khususnya untuk daerah-daerah penghasil migas di Riau," katanya.
Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Putra Alfian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan atas pemangkasan DBH daerah kabupaten/kota di Riau ke Menteri PPN/Bappenas di Jakarta yang kemudian akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lainnya.
"Bagaimanapun, jangan sampai akibat dari pemangkasan DBH, pembangunan di daerah menjadi terhambat," katanya.(adv/humas)
"Yang lebih menyakitkan, pemangkasan DBH itu tanpa ada penjelasan yang terperinci sehingga memancing emosional akibat ketidak puasan daerah penghasil migas di Riau," kata Jefry saat pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Putra Alfian di Pekanbaru, Rabu (20/5) malam.
Untuk Kampar, kata Jefry, mendapat jatah pemotogan DBH hingga mencapai Rp700 miliar dari total awal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp2,5 triliun. Menurut dia, hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi daerah, karena sebagian besar proyek telah ditenderkan. Dengan demikian, hambatan pembangunan di daerah telah berada di depan mata.
"Kami mengharapkan adanya solusi dari Pemerintah Pusat, salah satunya dengan menambah aloakasi anggaran dari seluruh pos kementerian," katanya.
Yang lebih miris lagi, kata Jefry, yakni Kabupaten Bengkalis yang mendapat jatah pemotongan DBH mencapai Rp1,2 triliun. Belum lagi termasuk daerah-daerah penghasil migas lainnya di Riau yang juga mendapat pemangkasan DBH.
Dengan demikian, lanjut dia, pemotongan DBH secara keseluruhan, khususnya untuk kabupaten/kota di Riau berpotensi memberikan dampak buruk bagi pembangunan, tidak hanya di Kampar, namun juga di seluruh wilayah Riau. "Harapannya ada solusi, salah satunya adalah menambah alokasi anggaran dari tiap Kementerian, khususnya untuk daerah-daerah penghasil migas di Riau," katanya.
Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Putra Alfian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan atas pemangkasan DBH daerah kabupaten/kota di Riau ke Menteri PPN/Bappenas di Jakarta yang kemudian akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lainnya.
"Bagaimanapun, jangan sampai akibat dari pemangkasan DBH, pembangunan di daerah menjadi terhambat," katanya.(adv/humas)