Riaumandiri.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Kuantan Singingi menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Kuansing tentang rendahnya realisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD ) serta merealisasikan APBD tahun 2023.
Disoroti sebab APBD tahun 2023 banyak silpa di setiap OPD, sementara dalam menyusun APBD setiap OPD bersekukuh mempertahankan anggaran yang akan dilaksanakan.
“Banyaknya kegiatan yang tidak direalisasikan tentu berimbas kepada kesejahteraan masyarakat, karena kegiatan tidak berjalan," ujar Sutoyo juru bicara fraksi Golkar pada paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kuansing tahun 2023, Senin (24/6).
Menurut Fraksi Golkar terhadap Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 mereka memberikan beberapa catatan. Pertama menyoroti kinerja pemerintah tidak serius untuk mencapai target retribusi yang ditetapkan 13.3 miliyar.
Kedua fraksi Golkar menyayangkan banyaknya Silpa di setiap OPD. “Ada Rp164 Miliar silpa tahun 2023, yang paling minim realisasi di BKPP hanya di bawah angka 60 persen”, sebut Sutoyo.
Ketiga, banyaknya dana sertifikasi guru menumpuk di Dinas Pendidikan, sehingga Fraksi Golkar meminta Dinas Pendidikan benar-benar mendata secara baik data guru penerima sertifikasi.
Selain itu juga fraksi golkar menyayangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar kesepakatan KUA PPAS di OPD Perkim. Terakhir Sutoyo membacakan tentang keberadaan Bumdes se Kuansing sebab menurut fraksi golkar Bumdes termasuk gagal, hanya 5 persen Bumdes yang bisa dibilang berhasil
“Kepada Inspektorat sebagai badan audit internal harus segera melakukan pembinaan dengan bekerja secara professional," pungkasnya.