RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menduga masih ada sekitar tiga juta orang tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari lima tahun namun tidak terdaftar dalam data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN)RB.
Guspardi menegaskan bahwa hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk memberikan solusi terhadap status pekerjaan tenaga honorer tersebut.
”Persoalannya orang yang bekerja 5 tahun secara terus menerus, tetapi tak termasuk update data. Padahal janji pemerintah dan selalu saya tuntut, di luar 2,3 juta ini masih ada yang tidak terdata tiga juta orang,” kata Guspardi dalam RDPU Komisi II DPR RI dengan Dewan Pengurus Nasional FKHN, DPP Aliansi Honorer Nasional, dan Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Meski demikian, Guspardi juga meminta pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata. Mereka, tegas Guspardi, harus tetap diutamakan.
”Bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari KemenPAN RB yang sudah ter-update data. Itu solusi yang disampaikan dulu,” sambung politisi PAN ini.
Guspardi meminta stakeholder yang terlibat dalam pengangkatan para tenaga honorer harus profesional dan tidak boleh zalim pada nasib mereka. ”Tentu yang ter-update data yang pertama dulu Kita (proses), juga tidak boleh zalim Karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak ter-update data kena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten/kota,” pungkasnya. (*)