RIAUMANDIRI.CO - Selama dua hari terakhir, Tim Pengawas Haji DPR RI telah meninjau berbagai aspek penting seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi. Pemantauan ini bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.
"Potret permasalahan haji di Makkah ini kami bawa ke Kementerian Agama untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Makkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama dan jajarannya di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).
Lodewijk menekankan bahwa Tim Pengawas DPR RI sangat antusias dalam menjalankan tugasnya. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Kementerian Agama, meskipun waktu yang diberikan untuk menjawab hanya 30 menit.
"Kami segera menghentikan diskusi karena jajaran kementerian ini harus turun ke lapangan. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum puncak ibadah haji, jangan sampai mereka tertahan mendengar diskusi kita," ujarnya.
Lodewijk menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI telah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kementerian Agama. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan ini akan berdampak negatif pada berbagai pihak.
"Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala. Kementerian Agama sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," tambah politisi Partai Golkar ini.
Lodewijk menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun ini adalah transportasi. Adanya kebijakan baru mengenai murur (melintas) di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian tahun lalu, di mana jemaah mengalami kesulitan.
"Bagaimana titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing, dan bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain, semua ini perlu diatur dengan baik," ungkap Lodewijk.
Lodewijk juga menyoroti pentingnya layanan yang ramah lansia dalam pelaksanaan haji. "Kami mengecek kendaraan yang digunakan, ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik. Ini langkah baik, namun masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel," ungkapnya.
Selain aspek operasional, Lodewijk juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji. Dengan banyaknya jemaah Indonesia, diharapkan ada kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. "Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. UMKM harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," ujarnya.
Lodewijk juga menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan. "Pesawat dari Indonesia selalu penuh, ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.
Lodewijk juga menyampaikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Agama untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji. "Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," pungkasnya.
Dengan segala persiapan dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (*)