Riaumandiri.co - Banjir di Kota Bertuah acapkali terjadi saat hujan mengguyur. Pengamat Kebijakan Publik, Saiman Pakpahan menilai hal tersebut karena pemerintah tak melibatkan masyarakat secara langsung.
"Ada dua isu besar sampah dan banjir, secara teori harus melibatkan tokoh masyarakat, atau datangkan ilmuwan banjir misalnya dari ITB, dan harusnya ada analisis mendalam dan keterlibatan masyarakat dalam membahas persoalan banjir," ujar Saiman.
Saiman menilai ada proses politik dibalik penanganan dan cara mengatasi persoalan banjir. "Kalau kita liat ke belakang, tak ada perencanaan kebijakan, maka sebenarnya itu lahir akibat proses politik kelembagaan, DPRD, dan eksekutif," sebut Saiman
Saiman juga menilai pemikiran pejabat saat ini masih sebatas administrasi, tanpa melihat skala prioritas tinggi.
"Sampe hari ini, banjir tak selesai, karena memang PJ itu penjabat administrasi bukan dipilih secara resmi oleh masyarakat, karena dia ditunjuk, pikiran dia administratif," ungkap Saiman.
Saiman juga menyebut pejabat publik saat ini memiliki mental bloking. "Ya kita liat pejabat banyak punya mental bloking, misalnya lempar tanggung jawab, seharusnya kan tak perlu menunggu aduan masyarakat ataupun dari Pemprov, selagi Pemko bisa memperbaiki nya ya kenapa tidak gitu," tegas Saiman.
Saiman juga mengatakan agar Pemko Pekanbaru lebih transparan dalam publikasi anggaran, agar publik bisa turut serta dalam memberikan masukkan.
"Transparansi soal kebijakan apa yang diambil untuk mengatasi itu, misalnya harus ada uji publik, apakah APBD Pekanbaru itu banyak digelontorkan untuk banjir, kan itu sudah ada master plannya, kenapa tak pernah dibahas ke publik?, " ungkap Saiman.
Saiman juga menyebut permasalahan banjir juga disebabkan banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di tepi sungai, ia menilai Perda sudah mengatur hal demikian.
"Perda tentang izin mendirikan bangunan, syarat syaratnya, itu sudah ada, tapi realitas yang terjadi masih ada," ujar Saiman.
Saiman juga menyoroti pejabat lebih banyak framing di media dan menggelar acara besar, namun permasalahan yang merupakan langganan kota tak diselesaikan.
"Sudahilah pejabat memframing kita baik baik saja, misalnya acara apa tu Lancang Kuning Festival, itu kan untuk menutupi kekurangan pemerintah," ujar Saiman.
Saiman jugajuga menyebut agar pemerintah dapat melayani masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Masyarakat butuh kebutuhan dasar soal infrastruktur, lingkungan, katanya dulu Kota Madani, kan aneh, harusnya beradab tapi ini masyarakat gak punya ruang aman untuk bepergian kemana mana banjir pas hujan, macet, dan sampah di mana mana," tegas Saiman.