TELUK KUANTAN (HR)-Direncanakan, Kamis (21/5), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno melakukan kunjungan kerja ke Kuansing membahas kasus PT Duta Palma Nusantara bersama Pemkab Kuansing.
Perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan PT DPN kepada karyawannya menjadi perhatian Menko Polhukam. Dari informasi yang dihimpun, saat ini sekitar 30 tenda masih bertahan tidak jauh dari pabrik PT DPN di Sungai Kukok.
Ratusan karyawan bertahan sejak tahun 2013, sampai saat ini masih menempati tenda yang dibangun tidak jauh dari pabrik. Sebagian lagi ada yang tinggal di rumah kebun masyarakat.
Pertemuan Menko Polhukam akan digelar di Kantor Bupati. "Hari ini, Menko Polhukam menggelar pertemuan dengan Pemkab membahas kasus PT Duta Palma," kata Kepala Badan Kesbangpol Linskar, Rabu (20/5).
Dari catatan, kasus tersebut bermula adanya karyawan yang di PHK sepihak oleh perusahaan. Setelah di PHK karyawan diusir dari rumah yang di tempati. Tidak terima perlakuan perusahaan para karyawan memillih bertahan dan menuntut pihak perusahaan.
Bahkan barang-barang rumah tangga karyawan sempat dibongkar paksa. Perusahaan meminta karyawan mengosongkan rumah yang ditempati.
Perselisihan perusahaan dengan karyawan terjadi sejak tahun 2011 lalu, Karyawan melakukan aksi mogok kerja menuntut janji perusahaan yang belum dikabulkan perusahaan, di antaranya, menginginkan truk yang digunakan untuk mengangkut anak sekolah diganti dengan bus.
Kemudian, adanya pekerja yang pensiun belum dibayarkan Jamsosteknya. Semenjak berlangsungnya aksi mogok kerja gaji karyawan tidak dibayarkan, sementara persoalan belum selesai. Meskipun kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum, namun belum selesai. (adv/humas)