PEKANBARU (HR)-Sejak pertama dibentuk, tim Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau, sudah menggelar hearing dengan 110 perusahaan di Riau. Hal itu juga telah ditindaklanjuti dengan melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah kawasan.
Hasilnya sungguh mengejutkan, hampir semua perusahaan di Riau, baik perkebunan, perhutanan dan lainnya, diduga maling yang tidak seharusnya tidak bisa diampuni lagi.
"Mereka semua ini maling, tidak ada izin. Terutama pajak yang tak pernah mereka bayar. Ini ada apa. Atau mungkin selama ini di pusat bermain," ungkap Ketua Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby, Senin (18/5).
Dikatakan, perusahaan-perusahan tersebut pantas dibilang maling, karena diduga telah melakukan perambahan hutan. Bahkan ada yang telah beroperasi tanpa izin. Yang paling parahnya lagi, disinyalir cukup banyak perusahaan itu yang dibeking oknum pejabat dan petinggi di pusat. Padahal akibat ulah perusahaan-perusahaan itu, diduga telah merugikan negara hingga mencapai puluhan triliun rupiah karena tidak pernah membayar pajak.
Menurutnya, tidak hanya dari hasil hearing, pihaknya juga melakukan peninjauan ke lapangan secara langsung. Ada beberapa perusahaan besar di Riau yang dikunjungi tim Pansus.
"Dari hasil peninjauan, semua perusahaan ini melakukan pelanggaran, baik itu bertentangan dengan izin, produksi, pajak, bahkan limbah-limbahnya sudah menyalahi aturan," tegasnya.
Untuk itu, kata Suhardiman, dirinya bersama tim Pansus lainnya, telah mempersiapkan agenda untuk mengundang langsung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPK, Kabareskrim, Kejaksaan, untuk melihat langsung hasil kinerja tim Pansus lahan ini.
"Kita akan ekspose langsung, kita buka semua hasil rekaman yang telah kami file kan. Biar jelas apa yang telah dilakukan oleh perusahaan yang ada di Riau ini. Kita ingin menjadi percontohan bagi daerah yang lain," tegasnya.
Lebih jauh dikatakan Suhardiman, saat ini tim monitoring lahan yang ada di DPRD Riau, hanya beberapa orang saja yang betul-betul serius dalam meneruskan Pansus ini. Dari 19 anggota DPRD yang masuk di tim Pansus, hanya 7-9 orang yang selalu mengikutinya.
"Memang saya agak sedikit kecewa dengan tim Pansus yang lainnya, mereka tidak serius dalam menjalankan kerjanya di Pansus ini. Untuk itu saya minta semua serius, secara bersama menyelesaikan Pansus ini, jangan takut," tutupnya. (nur)