Riaumandiri.co - Juru Bicara Pemerintah Niger Amadou Abdramane melalui pernyataan di televisi nasional mengumumkan, negara tersebut membatalkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah terbentuk sejak 2012.
“Pemerintah Niger dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, secara bertanggung jawab memutuskan untuk segera mengecam perjanjian yang mengizinkan personel militer AS dan pegawai sipil dari Departemen Pertahanan Amerika berada di wilayah Niger,” kata juru bicara Amadou Abdramane melalui pernyataan di televisi nasional yang dilaporkan Anadolu, Ahad (17/3).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdramane menyusul kunjungan delegasi pejabat senior militer Amerika yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Afrika Molly Phee ke ibu kota Niger, Niamey pada awal pekan ini. Abdramane menuduh para pejabat Amerika tersebut tidak mengikuti protokol diplomatik dan tidak memberi tahu Niger tentang komposisi delegasi.
Ia juga menuturkan, Niger menyesali niat delegasi Amerika untuk menolak hak kedaulatan rakyat negara tersebut dalam memilih mitra dan kemitraan yang mampu benar-benar membantu melawan terorisme. Menyusul penggulingan Presiden Niger Mohamed Bazoum pada Juli lalu, pemerintah junta Niger menuntut penarikan pasukan Prancis.
Namun Amerika Serikat mempertahankan pangkalan drone di bagian utara yakni di dengan 1.000 tentara. Oleh karenanya, Abdramane mengatakan pemerintah menganggap kehadiran pasukan AS di wilayah Niger sebagai tindakan ilegal karena tidak disetujui secara demokratis dan memberikan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Niger, khususnya dalam hal kurangnya transparansi mengenai kegiatan militer.
Tak hanya itu, militer Niger sebelumnya juga membatalkan dua kemitraan keamanan dan pertahanan dengan Uni Eropa pada 2023 lalu. Kemudian, pada Desember, negara Afrika Barat itu dan Rusia menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama pertahanan.
Adapun pada pemerintahan sebelumnya di Niger, pasukan Amerika telah melatih pasukan Niger dalam kontraterorisme atau anti terorisme yang menggabungkan praktik, taktik, teknik, dan strategi militer yang digunakan oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen untuk memerangi atau mencegah terorisme.