Riaumandiri.co - Rekaman yang diunggah kantor berita Palestina, Wafa menunjukkan warga Palestina berbaris di pos pemeriksaan militer di dekat Betlehem ketika mereka berusaha menuju ke Masjid Al Aqsa di daerah pendudukan Yerusalem Timur untuk shalat Jumat (15/3).
Pos tersebut salah satu dari sejumlah pos pemeriksaan militer yang didirikan Israel untuk menyaring warga Palestina yang ingin masuk ke Yerusalem. WAFA melaporkan sejauh ini, petugas pos pemeriksaan memulangkan ribuan jamaah dengan dalih tidak memiliki izin yang diperlukan.
Sebelumnya dilaporkan, Israel memberlakukan pembatasan baru pada pintu masuk Masjid Al Aqsa di hari Jumat pertama bulan suci Ramadhan. Jamaah wajib mendapatkan surat izin dan kartu magnet valid untuk masuk masjid.
Dikutip dari Aljazirah, Kamis (14/3) polisi Israel mengeluarkan pernyataan yang mengatakan berita yang beredar tentang penghalang dan gerbang yang dipasang untuk mencegah akses ke kompleks tersebut tidak berdasar dan bertujuan memperkeruh suasana. Polisi mengatakan sedang ada pekerjaan pemeliharaan untuk mengganti pintu keamanan.
Stasiun televisi Israeli Public Broadcasting Corporation melaporkan polisi akan mengintensifkan kehadirannya di Yerusalem dan sekitar. Polisi akan mengerahkan 3.000 petugas pada sholat Jumat pertama bulan Ramadhan tahun ini.
Hamas mengajak kepada warga Palestina untuk mendobrak pengepungan terhadap Masjid Al Aqsa di hari Jumat pertama bulan Ramadhan. Tentara Israel menerapkan berbagai pembatasan untuk masuk ke tempat tersebut selama bulan suci umat Islam.
Hamas menyerukan kepada warga Palestina di daerah pendudukan Yerusalem, Tepi Barat dan Israel untuk segera berpartisipasi dalam membela Masjid Al Aqsa dari agresi Zionis yang sedang berlangsung saat ini.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengkritik Israel karena memasang gerbang dan penghalang untuk mencegah akses ke Masjid Al Aqsa menjelang hari Jumat pertama bulan Ramadhan.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial X, kementerian mengatakan tentara memasang gerbang besi di tiga pintu masuk utama ke kompleks tersebut yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan melanggar kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan.