Tak kunjung stabilnya harga beras di pasaran ini menjadi pertanyaan Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (13/3/2024).
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Ia menyoroti besarnya impor beras yang dilakukan pemerintah namun tidak sejalan dengan stabilnya harga beras di masyarakat.
"Kita tahu permasalahan impor beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras. Sudah impornya tinggi, harganya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah masyarakat," tegas Evita.
Evita menilai pemerintah saat ini kurang dapat mengantisipasi harga beras kembali melambung tinggi. Pemerintah cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesaat, sehingga permasalahan serupa terus-menerus berulang.
"Kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak," tegas Politisi PDI-Perjuangan ini.
Untuk itu, Evita meminta pemerintah untuk serius bersama mengatasi permasalahan beras. Sebab, langkah konkrit pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras sangat dinantikan oleh masyarakat.
"Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri," harap Evita disampaikan di hadapan Mendag Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Diketahui, pemerintah melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton di tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton di akhir tahun 2023. Impor tersebut dilakukan karena produksi beras mengalami penurunan akibat El Nino. (*)