RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengusulkan DPR RI membentuk tim khusus untuk membahas kelangkaan dan kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini.
“Saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun, informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan (beras) itu ada tetapi apakah mencukupi dan harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium,” ujar Aria Bima saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Politisi PDI-Perjuangan itu mendesak agar DPR dapat segera menunjukkan sikap terkait masalah ini. Menurutnya, perlu upaya untuk mencegah krisis pangan bergeser menjadi krisis sosial bahkan juga berpotensi menjadi krisis politik mengingat situasi pasca pemilu yang belum rampung total.
“Pimpinan, saya kira kita perlu bersikap. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres,” katanya.
Sebelumnya, legislator DPR RI dapil Jawa Tengah V ini menyampaikan bahwa opsi impor seringkali menjadi jalan keluar mengatasi defisit neraca suplai beras. Yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa negara pengimpor beras sudah mulai menutup keran ekspor ke Indonesia, sedangkan panen dalam negeri baru diperkirakan akan terjadi di bulan April mendatang.
“Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan kebutuhan kita pada impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita, April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi jadi beras itu ke pasar itu butuh satu bulan dan berarti Mei. Kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idulfitri,” tuturnya.
Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sempat menjelaskan bahwa defisit persediaan beras nasional sekitar 2,8 juta ton merupakan dampak dari El Nino yang terjadi pada Januari hingga Februari 2024.
Kebutuhan ini akan dipenuhi melalui program impor beras. Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari awalnya 2 juta ton yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi usul Aria Bima, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus Penanganan Masalah Beras membutuhkan waktu terlalu lama mengingat Ramadan dan Idulfitri sudah dekat.
Untuk itu ia menyarankan agar mengoptimalkan kerja Komisi IV untuk turun ke lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. (*)