RIAUMANDIRI.CO - Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (2/3/2024). Kunjungan kerja itu terkait dengan naiknya harga komoditas pangan.
Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea yang memimpin kunker tersebut berharap, Bank Indonesia (BI) dapat bersinergi dengan instansi terkait agar ketersediaan bahan pangan di pasaran dan kestabilan harga dapat terjaga, terutama menjelang puasa dan Hari Raya Idulfitri 2024.
"Kita mendorong ini tidak bisa dilakukan memang hanya dari sisi BI, karena ini harus dilakukan dari berbagai instansi, terutama soal karena yang mempengaruhi informasi ini kan tergantung juga ketersediaan bahan pangan itu sendiri dan produksi ya," ujarnya saat pertemuan Komisi XI DPR RI dengan jajaran BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta jajaran, di Batam.
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI Bahtra juga memberikan penajaman kepada LPS terkait masih minimnya literasi masyarakat tentang tugas dan fungsi dari LPS. Dirinya juga berharap LPS untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan peranannya kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait kebijakan- kebijakan LPS, terhadap kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan konsumen.
Juda Agung selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia memaparkan ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari yang diperkirakan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2023 sebesar 4,94% (yoy). Outlook 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% - 5,5%. Inflasi volatile food pada Januari 2024 masih tinggi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dan bawang.
Selaras dengan Juda Agung, Suryono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri menyampaikan, kondisi perekonomian di Kepri pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,45% (yoy) atau 5,20% (ctc) dan merupakan yang tertinggi di Sumatera, seiring menguatnya pertumbuhan sektor pada sektor konstruksi dan industri pengolahan.
"Perekonomian Kepri diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,0 hingga 5,8 persen pada 2024. Inflasi IHK Provinsi Kepri pada Januari 2024 sebesar 0,51% (mtm). Untuk itu sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah terus diperkuat dalam memgendalikan harga pangan," katanya.
Sementara itu, implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan sejak 2021 hingga 2023. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, dan belanja.
Sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, Bank Indonesia Kepri memiliki jumlah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Layanan Remitansi terbanyak ke-2 di Indonesia.
Selanjutnya, Danu Febrianto Direktur Eksekutif Keuangan LPS menyampaikan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Kepri cenderung terus menguat diatas pertumbuhan DPK nasional. DPK Bank Umum di Provinsi Kepri per Januari 2024 mencapai Rp82,6 triliun atau sekitar 1,0% dari total DPK bank umum nasional. Per Januari 2024, pertumbuhan DPK Provinsi Kepri mencapai 13,8% (yoy).
Selain itu, BPR/BPRS di Provinsi Kepri memiliki total aset sebesar Rp10,20 triliun, total DPK Rp8,08 triliun, dan total kredit/pembiayaan sebesar Rp7,72 triliun. LPS menjamin penuh lebih dari 4,2 juta rekening simpanan di Bank Umum dan 174,6 ribu rekening di BPR/BPRS. Total aset yang dimiliki LPS memadai untuk melakukan penanganan Bank di Indonesia yaitu sebesar Rp223,20 triliun.
Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 29 Februari - 4 Maret 2024. Kunker Reses dipimpin oleh Marinus Gea dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.
Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kepri. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (*)