TELUK KUANTAN (HR)-Pemerintah Kabupaten diwakili Sekda Muharman menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada paripurna. Sidang dipimpin Ketua DPRD Andi Putra, Jumat lalu.
Disampaikan Muharman, menanggapi pandangan Fraksi Golkar terhadap pembangunan ruang kelas belajar yang belum memiliki meubeler, akan diusulkan pada APBDP 2015 dan murni 2016. Terhadap intensif guru PAUD sudah dianggarkan tahun ini, untuk guru sebesar Rp100 ribu dan pengelola Rp250 ribu perbulan.
Menanggapi pandangan F Demokrat, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi yang sudah kadaluarsa, kekurangan bayar dari tahun 2010 sampai 2014, sudah dibayarkan pada Januari 2015 lalu.
Untuk pandangan umum Fraksi Perjuangan Hanura untuk keluarga miskin digratiskan. Pemkab bertekad melakukan peningkatkan pelayanan, dan menjadi komitmen bersama. .
"Standar pelayanan pasien akan menjadi perhatian, ke depan tenaga dokter spesialis akan ditambah dan pelayanan akan terus ditingkatkan," kata Muharman.
Terkait ketersediaan obat diakui menjadi kendala, dikarenakan obat yang dibutuhkan tidak tersedia. Namun ini menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
Kemudian menyangkut harga karet yang terus merosot, telah dilakukan membimbing masyarakat membentuk Gapoktan atau usaha perkebunan bersama (UKB), produksi karet/bokar dapat dipasarkan melalui pelelangan sehingga karet terjual dengan harga tinggi.
Untuk masalah HPT Batang LIpai Siabu di Sumpu yang sudah digarap agar dihijaukan kembali, sesuai SK Menhut, kawasan tersebut masih berada di HPT Batang LIpai Siabu. Untuk pengamanan hutan sudah dibentuk tim koordinasi penertiban kawasan melalui SK Bupati.
Berkaitan pandangan fraksi PKB Plus terhadap penertiban kepemilikan perkebunan seluas 20 hektare, itu merupakan wewenang pusat. Sedangkan wewenang daerah hanya PBB pedesaan dan perkotaan.
Sedangkan pembuatan patok batas wilayah antar desa, kecamatan dan kabupaten, pada dasarnya Pemda siap berkoordinasi dengan pihak terkait dan mendukung pembentukan tim terpadu. (adv/humas)