Riaumandiri.co - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mempertanyakan keberlanjutan program masterplan banjir yang dulunya pernah digadang-gadangkan sebagai upaya penanganan persoalan banjir, Selasa (16/1).
"Masterplan harus di eksekusi, jangan hanya sebatas dokumen diatas meja kerja saja. Mesti diimplementasikan dalam pelaksanaannya di lapangan," sebut anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois.
"Masterplan banjir itu kan sudah dibuat dan diharapkan mampu mengatasi masalah banjir yang terjadi disejumlah titik. Saat ini hujan deras saja, beberapa daerah selalu terendam, malah ada titik-titik baru yang banjirnya tidak seperti biasanya lagi," tambahnya.
Penerapan masterplan penanganan banjir yang sebelumnya sudah rampung pada Desember 2022 belum ada menunjukkan hasil yang signifikan.
"Sekarang sudah masuk 2024, ya secara kasat mata saya belum melihat secara ril di lapangan realisasinya. Padahal masterplan itu selesai dibuatnya akhir 2022, jadi progressnya, mana-mana saja titik banjir yang sudah ditangani, masih dalam proses atau mana saja yang sudah terurai itu belum nampak sama sekali," jelasnya.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat dalam sharing budget anggaran penanganan banjir di Ibukota Provinsi Riau. Selain itu, Pemko juga meminta bantuan anggaran kepada perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru melalui program CSR.
"Banjir ini PR yang harus diselesaikan secara berangsur-angsur. Yang jelas, kita tidak ingin masyarakat masterplan sudah ada tapi Pekanbaru masih dikepung banjir. Kalau mau serius, pasti ada jalan keluarnya. Nah, sekarang tinggal komitmen dan kemauan dari pemerintah saja dalam menanggulangi masalah banjir ini," katanya menyudahi.