RIAUMANDIRI.CO - Tokoh nasional Agum Gumelar mengatakan untuk menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan diperlukan kesepakatan yang mendasar tentang kebersamaan sebagai bangsa.
Dia mencontohkan tonggak sejarah yang bisa dilihat, di mana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan mencari kebersamaan bersama setelah merdeka, yakni mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu.
Sehingga ketika ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham lain harus diluruskan karena tidak menghargai para pejuang kemerdekaan. "Jangan lah Pancasila ini dipermasalahkan lagi dan dikatakan tidak perlu kebersamaan. Butir-butir Pancasila itu harus dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," katanya dalam Gelora Talks bertajuk 'Pilpres 2024: Menyatukan Semangat Keumatan dan Kebangsaan', Rabu (20/12/2023) petang.
Ketua Umum DPP Pebabri ini mengatakan, dua masalah keumatan dan kebangsaan ini akan selalu muncul terutama di dalam momen-momen bangsa seperti Pilpres.
"Kita harus menentukan satu langkah ke depan yang lebih kreatif, karena Pilpres 2019 lalu, adalah Pilpres yang sangat tidak kondusif, membuat masyarakat dan bangsa ini terpecah dan terpolarisasi," katanya.
Kegaduhan-kegaduhan selama ini, sebaiknya diakhiri dan mulai kembali merajut persatuan. Kemudian menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan, menjadikan pemilu sekarang lebih kondusif dan demokratis.
Menurut Agum, ada tiga unsur utama yang berperan menjaga agar Pemilu 2024 lebih kondusif. Pertama, partai politik (parpol) yang menciptakan kaderisasi dan koalisi-koalisi. Di mana lebih dewasa dalam menentukan calon dan membaca aspirasi rakyat.
Kedua adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. KPU diharapkan agar lebih profesional, lebih netral dan tidak berpihak.
Ketiga, rakyat pemilih punya kewajiban moral untuk dewasa dalam proses berdemokrasi. Berbeda pilihan itu merupakan hal wajar, dan sifatnya adalah sementara.
"Ini harus berakhir ketika Pilpres selesai. Begitu selesai tidak ada perbedaan lagi. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, realita politiknya. Itulah sikap dewasa yang harus kita tonjolkan, insyaallah Pemilu 2024 tidak akan separah 2019. Itu harapan kami," katanya.
Namun, Agum berharap agar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di 2024, hendaknya memperhatikan kriteria capres yang kecintaannya kepada NKRI tidak diragukan.
Lalu, punya tekad kuat melanjutkan pembangunan yang baik dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan yang tidak baik tanpa caci maki.
"Kemudian seseorang yang berani meminimalisir kegaduhan-kegaduhan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat, dan Indonesia menjadi negara maju, negara adidaya seperti yang diharapkan Partai Gelora," pungkas Agum. (*)