Riaumandiri.co - Menkeu Sri Mulyani ditugaskan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Semester I-2023 yang baru saja disetorkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Terlebih, hasil pemeriksaan BPK tersebut menemukan beberapa keganjalan dalam laporan keuangan di beberapa kementerian/lembaga (K/L). Sri Mulyani bertugas berkoordinasi dengan KL terkait tersebut.
"Presiden instruksikan supaya nanti kita sampaikan kepada Kementerian/Lembaga, BUMN, pemerintah daerah gitu ya mengenai temuan BPK agar tindak lanjut, di monitor," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jumat (8/12).
Menurut wanita yang akrab disapa Ani ini, Kemenkeu bertugas untuk memetakan bidang-bidang temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut.
"Kemenkeu akan memonitor itu dan kita laporkan beberapa temuan lain apakah ini terkait masalah ketahanan energi, kemudian belanja untuk DMO, kemudian beberapa masalah BUMN itu nanti kita tindaklanjuti, nanti kita ada follow up," jelasnya.
Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan hasil pemeriksaan Semester I-2023 ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 81 K/L yang diserahkan tersebut, secara umum kinerja yang dilaksanakan pemerintah sangat baik. Di mana dari 81 K/L, 80 nya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Hanya satunya yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yaitu untuk Kementerian Kominfo," pungkas Nyoman.