Riaumandiri.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengakaji kembali rencana melanjutkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem swastanisasi.
"Kami dari DPRD terus mengupayakan ini harus menjadi pertimbangan besar lagi karena sudah nampak dampaknya beberapa tahun terakhir terkait permasalahan sampah. Mudah-mudahan OPD terkait bisa menjadi evaluasi dari Pj Walikota Pekanbaru karena ini dampaknya luar biasa, sampai hari ini sampah masih berserakan dan belum optimal di lapangan," sebut Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama, Selasa (28/11).
Sedari dulu, para wakil rakyat menyarankan Pemko Pekanbaru untuk mengembalikan pengelolaan sampah ini ke sistem swakelola, hal itu berkaca dari tidak kunjung selesainya persoalan sampah. Bahkan, disetiap pertemuan pun ditekankan akan hal tersebut.
"Kalau Pak Pj belum bisa memastikan kepada OPD-nya untuk swakelola, tentu harapan kami ke Pak Pj untuk bisa lebih optimal lagi apabila nantinya sampah memang harus dipihak ketigakan," paparnya.
Saat ini, APBD 2024 telah disahkan sebesar Rp 2,825 Triliun melalui rapat paripurna pada 20 November 2023 kemarin dan masih menunggu hasil evaluasi APBD 2024 dari Gubernur Riau seperti apa kepastian penanganan sampah di tahun depan.
"Anggarannya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sekitar Rp 70 Miliar dan ini tentu anggarannya begitu besar. Ya, mudah-mudahan dengan anggaran besar ini bisa menjadi pertimbangan dari Pemko Pekanbaru supaya penanganan sampah kedepan bisa lebih baik," katanya menyudahi.