RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak lembek terhadap PT Vale dan berjuang agar saham BUMN menjadi mayoritas serta memiliki hak pengendalian operasional dan finansial perusahaan.
Mulyanto mengingatkan divestasi kali ini jangan hanya sekedar menjadi gula-gula dalam perizinan PT Vale yang tidak punya makna buat kepentingan Indonesia.
"Karena yang kita inginkan sesuai dengan konstitusi dan UU Minerba bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pengusahaan kekayaan alamnya. Kekayaan alam ini harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas Mulyanto, Sabtu (25/11/2023).
Untuk itu dia menginginkan sesuai kesepakatan hasil Raker DPR-RI dengan Menteri ESDM tanggal 13 Juni 2023, bukan sekedar MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas saja, tetapi yang utama adalah bahwa BUMN sebagai representasi negara, memiliki hak menjadi pengendali operasi dan finansial, serta aset Vale dicatat dalam pembukuan keuangan negara sebagai kekayaan negara.
"Bukan dicatat di luar negeri. Ini soal kedaulatan bangsa dan negara. Kenapa juga kita harus memberikan izin pertambangan atau memberikan wilayah usaha seluas sekarang ini, kalau dengan divestasi saham tersebut tetap saja kita tidak berdaulat terhadap kekayaan alam kita sendiri," tegasnya.
Untuk diketahui, dengan tambahan saham 14% kepada MIND-ID, maka total saham MIND-ID menjadi 34%. Sedang, saham Inco yang sebesar 44%, berkurang sebanyak 14%, sehingga tinggal sebesar 30%.
Sementara saham sumitomo 15% dan saham publik Indonesia 21%. Dengan demikian, MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas.
"Karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah harus bisa memastikan terkait dua hal. Pertama, bahwa yang dilepas adalah saham Inco, bukan saham milik yang lain. Sehingga benar-benar terwujud, bahwa MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas," jelasnya.
Kalau yg dilepas adalah saham milik Sumitomo atau saham publik, maka sifat mayoritas saham MIND-ID ini tidak tercapai. Tetap saja Inco yang akan menjadi pemegang saham mayoritas atau beda-beda sangat tipis. Harga saham yang dilepas pun harus di bawah harga pasar dan terjangkau oleh MIND-ID.
"Kedua hal ini harus tercapai, bila tidak maka nonsense MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas. Sehingga tidak mungkin juga menjadi pengendali operasional dan keuangan Vale, serta aset Vale sulit dicatat sebagai aset nasional," imbuhnya.
Menurut Mulyanto, kalau itu tidak terjadi lebih baik izin pertambangan Vale tidak diberikan, serta wilayah usahanya diciutkan. (*)