RIAUMANDIRI.CO - DPR RI menggunakan asas objektivitas dalam mengawal setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, baik dalam pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).
"Secara institusi DPR harus tetap menggunakan asas objektivitas dalam melihat tahapan-tahapan yang akan kita lalui kedepannya,” kata anggota DPR RI dari PKB Syaiful Huda dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Peran DPR Kawal Tahapan Pemilu Usai Pendaftaran Capres', di Media Center DPR, Kamis (26/10/2023).
Menurut Huda, politik negara ini sudah harus kembali ke agenda sesungguhnya, mulai dari proses penetapan, kampanye, masa tenang hingga masa pemilihan.
Huda juga mendorong publik untuk menggunakan dan mengawasi hak pilihnya hingga selesai. Dia juga berharap tidak ada lagi kejadian proses pemungutan yang relatif tidak dalam suasana gembira.
Di sisi lain, ia berharap di masa kampanye kali ini semua gagasan dari tiga pasangan harus mendapatkan ruang sebaik-baiknya.
"Jadi diskusi yang produktif supaya kita menaikkan level politik kita yang sangat pragmatis ini, kita lambungkan pada politik yang sesungguhnya. Karena itu, program yang akan didorong dalam masa kampanye oleh tiga pasangan ini menurut saya itu akan lebih baik ketimbang kita terjebak pada politik pragmatisme,” kata Huda.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pada masa tenang betul-betul tidak ada aktivitas politik. Mengingat, masa tenang merupakan masa memberikan ruang pada masyarakat untuk merefleksikan berbagai argumen gagasan yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres selama masa kampanye.
Tahapan terakhir, sambungnya, yaitu pemilihan, diharapkannya semua instrumen penyelenggara terutama KPU dan Bawaslu wajib mengambil peran semaksimal mungkin dalam proses pemungutan suara. Ia meyakini pesta demokrasi 2024 akan menjadi catatan sejarah Indonesia ketika partisipasi publik menjadi sangat tinggi pada pilpres. (*)