RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto menolak wacana penghapusan BPH Migas yang disampaikan dalam pembahasan RUU Migas.
Dia menilai keberadaan BPH Migas masih diperlukan untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh Indonesia. Bahkan bila perlu dibentuk kantor perwakilan BPH Migas di daerah-daerah besar untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya.
"Saya tidak sepakat dengan usulan pembubaran BPH Migas tersebut. Di tengah isu penyimpangan distribusi BBM dan gas LPG bersubsidi akhir-akhir ini, peran BPH Migas justru semakin penting," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (29/9).
Malah dia mengusulkan distribusi gas melon tiga kilogram juga diserahkan pengawasannya kepada BPH Migas. Agar distribusi BBM dan gas melon tiga kilogram tepat sasaran maka selain perlu dibangun sistem distribusi yang handal, kelembagaan pengawasannya pun penting untuk ditingkatkan.
Mulyanto mengusulkan untuk memperkuat kelembagaan BPH Migas. Pemerintah perlu memberi kewenangan pengelolaan SDM dan anggaran secara mandiri, serta pembentukan kantor wilayah kerja BPH Migas di daerah.
"Setidaknya di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua," kata anggota Komisi VII DPR RI itu.
Untuk diketahui penyimpangan BBM solar di berbagai daerah kerap terjadi, baik ke sektor industri, pertambangan maupun perkebunan.
Begitu juga penyimpangan distribusi Pertalite. Hal ini menyebabkan terjadinya over kuota, yang akhirnya merugikan keuangan negara. (*)