JAKARTA (HR)-Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan, partainya mendapat tawaran khusus dari Presiden Joko Widodo untuk bergabung di kabinet. Menurutnya, Presiden Jokowi menawarkan tujuh kursi menteri untuk Golkar kubu Ical, yang hingga kini bergabung di Koalisi Merah Putih.
"Saat pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi tantang Golkar untuk gabung di pemerintahan," kata Bambang seusai diskusi buku karyanya Republik Komedi 1/2 Presiden di Warung Komando, Jakarta, Minggu (10/5).
Sejak pemilihan presiden tahun lalu, partai politik terbelah menjadi partai koalisi pemerintah dan nonpemerintah. Setelah dilantik, Jokowi hanya memberi jatah menteri kepada partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Di mana PDI Perjuangan mendapat jatah 4 menteri, sama halnya dengan PKB. Sedangkan Partai NasDem mendapat 3 menteri, Partai Hanura 2 kursi dan PPP kubu Romy satu menteri. Hanya PKPI pimpinan Sutiyoso yang tidak tak mendapat jatah satu pun.
Ditambahkan Bambang, penawaran Jokowi itu sudah jauh-jauh hari sebelum isu reshuffle menghangat. "Ada keinginan Presiden Jokowi agar KMP (Koalisi Merah Putih, red) dukung Jokowi, nanti KMP akan dimasukkan ke kabinet. Itulah yang membuat KIH galau," tambahnya.
Meski demikiann, tambah Bambang, Partai Golkar memilih terus jadi oposisi. "Walaupun oposisi buktinya kami tetap dukung pemerintah. Misalnya saat pengesahan APBN dan Kapolri," tambahnya.
Merapat ke KMP
Dalam kesempatan yang sama, guru besar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mendekati lawan politiknya di KMP. Langkah ini dinilai penting, agar dukungan terhadap pemerintah menguat. Jika tidak, Jokowi rentan digulingkan.
"Meski terus mengkritik, kita tak boleh kebiasaan menjatuhkan Presiden. Makanya Jokowi harus perlebar kekuatan di KMP," ujarnya.
Beberapa hasil sigi lembaga survei menyatakan publik mulai kecewa terhadap kinerja pemerintah. Sigi Poltracking Maret lalu menunjukkan sebanyak 48,5 persen masyarakat tak puas dengan kinerja keseluruhan pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, sebanyak 41,8 persen masyarakat setuju dengan wacana perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut survei, publik menilai salah satu cara untuk memperbaiki tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yaitu dengan pergantian menteri di kabinet.
Tjipta mendorong Jokowi melakukan reshuffle secepatnya. Namun, ia meminta agar Jokowi menempatkan orang-orang berkompeten dalam kementerian yang tepat. "Jika tidak, nanti akan ada reshuffle berikutnya, dan terus begitu," kata Tjipta.
Ia melihat Jokowi belakangan mulai akrab dengan petinggi partai koalisi nonpemerintah. Misalnya, saat Rakernas Partai Amanat Nasional pekan lalu, Jokowi hadir memberi sambutan. "Saya dengar Presiden main mata dengan Gerindra dan PAN. Itu bagus," ujarnya lagi.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qudori menyarankan agar Jokowi memperluas dukungan dari KMP. "Dia bisa lebih banyak mendapat pilihan orang berpotensi dan dukungan politik," kata dia. "Tapi ada kompensasinya atau pengikat politik, misal diberi jatah menteri," tambahnya.
Sentimen Negatif
Sementara itu, analis dari LBP Interprise, Lucky Bayu Purnomo, memprediksi perombakan sejumlah menteri di bidang ekonomi bakal memberikan sentimen negatif terhadap pasar bursa. Para pelaku pasar, kata dia, hanya akan melakukan transaksi jangka pendek. Seperti dirilis banyak media, para menteri di sektor ekonomi, belakangan banyak mendapat sorotan seiring dengan semakin hangatnya isu perombakan kabinet.
“Angka IHSG akan berada di level 5.100-5.150,” ujarnya.
Menurut Lucky, sentimen negatif akan berakhir setelah adanya menteri baru. Dia memprediksi IHSG akan berada di angka 5.500-5.600. “Reshuffle selesai respons positif.”
Isu perombakan kabinet dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Kinerja empat menteri ekonomi paling disorot, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
Menurut Lucky, kinerja Sofyan, Rini, dan Bambang yang paling disorot pasar. Sebab, ketiganya tidak mampu membawa perubahan ekonomi. Rupiah masih tertahan di angka Rp13 ribu dan pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen. “Ketiganya belum ada kontribusi dan akhirnya pasar menghakimi,” ujar Lucky.
Sofyan tak ambil pusing dengan isu perombakan kabinet. Begitu juga dengan Rini yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Adapun Bambang menanggapinya dengan santai. Bekas Wakil Menteri Keuangan ini hanya mengatakan, “Terserah,” ucapnya. (bbs, kom, temp, dtc, ral, sis)