Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra berpendapat, rencana tersebut harus dikaji secara benar dan komprehensif karena akan memberikan dampak yang signifikan pada birokrasi.
"Jadi terkait dengan single salary ini ini harus benar-benar dikaji, dianalisis karena itu akan berdampak pada beban kerja itu akan berdampak kepada jabatan," kata Bagus Adhi dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (15/9/2023).
Sebab kata dia, selama ini ada beberapa elemen dari pendapatan PNS itu. Ada tunjangan lain-lain. Tunjangan ini berdasarkan dari jabatan seseorang dari beban kerja yang dia harus tanggung.
Sebelumnya Menteri Keuangan sudah menyinggung soal skema gaji tunggal ini pada 2019 silam. Kajian one system single salary dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi demi mencegah tindakan korupsi.
"Single salary sebenarnya bukanlah rencana baru, pada 2014 lalu, sederet eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan skema gaji tunggal bagi para abdi negara," katanya.
Akan tetapi perbaikan sistem penggajian dinilainya tidak langsung membuat godaan korupsi luntur. Pasalnya, nilai suap di lingkungan pemerintahan terbilang besar. Sedangkan anggaran belanja pegawai terbatas.
"Sistem penggajian atau gaji harus disertai dengan tolak ukur kinerja, fungsi akuntabilitas, dan dari sisi integritas, itu harus satu paket," jelasnya.
Berdasarkan dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terbit Agustus 2017 lalu, single salary system membuat PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan berupa gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang rencananya diterapkan bakal terdiri dari unsur jabatan alias gaji dan tunjangan mencakup kinerja dan kemahalan.
Lalu, bakal ada sistem grading yang berpengaruh dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading merupakan level alias peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. (*)