RIAUMANDIRI.CO- Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Aparatur Sipil Negara Birokrasi Reformasi, Pemerintah Provinsi Riau, langsung melantik sebanyak 154 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan menerima Surat Keputusan (SK) pegangkatan tahun 2022, Senin (26/6), dari Gubernur Riau, Syamsuar, yang diserahkan Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, 154 PPPK yang mendapatkan SK pengangkatan tesebut adalah PPPK formasi tenaga kesehatan yang mengikuti seleksi tahun 2022 lalu.
Setelah resmi mendapatkan SK, maka mereka langsug bertugas di instansinya masing-masing. Baik di RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Pelata Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan (RSJ).
"Sebenarnya formasi yang dibuka itu 168 lowongan. Tapi ada 14 yang tidak terisi karena peserta nya tidak lulus seleksi. Untuk 14 formasi yang tidak terisi ini nantinya akan diusulkan kembali di tahun 2023 ini," ujar Ikhwan Ridwan.
Dijelaskannya, sejauh ini memang baru formasi tenaga kesehatan yang sudah keluar SK nya. Sementara untuk formasi guru dan tenaga tekhnis yang lulus seleksi tahun 2022 hingga saat ini masih menunggu SK pengangkatannya.
"Untuk formasi tenaga teknis dan guru belum keluar SKnya, sedang proses, mudah-mudahan bulan depan sudah keluar," jelasnya.
Sementara Dirut RSUD Arifin Achmad drg Wan Fajriatul mengungkapkan, dari 154 PPPK tenaga kesehatan tersebut, ada 88 orang merupakan tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Arifin Achmad.
Artinya, Nakes RSUD Arifin Achmad paling banyak dilantik yang terdiri dari dokter spesialis, perawat, analis dan perekam medis.
"Secara kebutuhan sebenarnya kita masih kurang, karena kebutuhan kita memang banyak seiring dengan pengembangan pelayanan di rumah sakit kita. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi penerimaan PPPK tenaga kesehatan. Sehingga ada tambahan lagi untuk RSUD Arifin Achmad," katanya.
Wan Fajriatun, menjelaskan, selain perawat, petugas dibagian farmasi juga masih banyak dibutuhkan di RSUD Arifin Achmad. Pihaknya berharap tenaga kontrak dan honorer yang ada di RSUD Arifin Achmad secara bertahap akan dialihkan menjadi PPPK.
"Kami di rumah sakit tidak mungkin merumahkan tenaga harian lepas atau tenaga kontrak, karena untuk pelayanan di rumah sakit kami masih sangat membutuhkan," ungkapnya.(nur)