RIAUMANDIRI.CO- Wakil Bupati Bengkalis, Santoso berharap Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2023 yang ditaja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghasilkan solusi terbaik untuk penanganan Karhutla di Negeri Junjungan.
Harapan tersebut disampaikan Wabup saat membacakan sambutan tertulis Bupati Bengkalis ketika membuka Rakor Penanganan Karhutla di ruang rapat Kantor BPBD Bengkalis, Rabu (24/5/2023).
Atas nama Bupati, Wabup juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Forkompinda dan seluruh elemen yang selalu terlibat dalam penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Kabupaten Bengkalis. Semoga dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang solid ini, dapat memperkuat dalam penanganan Karhutla di daerah ini.
"Melalui Rakor ini juga kami meminta kepada seluruh peserta rakor untuk memberikan solusi, ide dan saran terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Bengkalis, kita perlu mempersiapkan hal ini lebih awal karena di daerah kita ini termasuk wilayah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan," ujar Bagus.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Yang jelas rapat hari ini kita catat dari semua arahan, masukan, solusi dan ide kemudian kita akan laporkan hasilnya kepada Bupati Bengkalis Kasmarni dan segera kita tindaklanjuti," pungkas Wabup.
Usai membuka Rakor, Wakil Bupati langsung memimpin rapat sekaligus diskusi demi mendapatkan solusi, gagasan dan saran dari Forkompinda. Saran dan arahan pertama disampaikan Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo Anggoro.
Selanjutnya Dandim 0303 Bengkalis diwakili Danramil 01 Kapten CPL Farimus Hendriko serta disampaikan juga sejumlah peserta rakor lainnya. Rapat menghasilkan 10 rekomendasi yakni, Kalaksa BPBD Bengkalis segera melakukan pergeseran anggaran terkait kegiatan penanganan Karhutla, membuat grup WA terkait koordinasi penanganan Karhutla, tindak lanjut status kawasan hidrologis, pengadaan peralatan mesin pompa mini striker, pengadaan kendaraan operasional trail.
Selanjutnya BPBD harus standarisasi peralatan Karhutla, pengadaan drone, Disbun diminta untuk dapat berkoordinasi dengan KLHK, terkait pembuatan skat kanal, penyediaan alat berat agar berkoordinasi dari dinas PUPR dan Peran Perusahaan wajib ikut serta dalam penanganan Karhutla.
Hadir dalam Rakor tersebut Waka Polres Bengkalis Kompol Faris Nur Sanjaya, Kapolsek Bengkalis AKP Rudi Irwanto, Kapolsek Bantan AKP Kasmandar Subekti serta jajaran Polres Bengkalis, Kepala Daops Manggala Agni Sumatera IV/Siak M. Hatta dan Kasatpol PP diwakili Kabid Tibum dan PDD Syamsul Alam.
Kalaksa BPBD Bengkalis Supandi, Camat Bengkalis Taufik Hidayat, Camat Bantan diwakili Kasi Trantib Jayusni serta sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.