RIAUMANDIRI.CO - Tak puas dengan hasil seleksi uji kompetensi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, puluhan guru honorer daerah menggelar aksi demo menuntut agar hasil seleksi PPP ditinjau ulang karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan Menpan RB, No 20 Tahun 2022.
Dengan berpakaian dinas, puluhan guru berorasi di depan Kantor Gubernur Riau. Mereka mengatakan, penerimaan PPPK tenaga guru honor daerah sarat permainan, karena banyak dari guru yang lulus PPPK bukanlah tenaga guru honor, melainkan pekerja yang bekerja di perusahaan, termasuk sebagai pegawai bank.
“Kami sudah lebih dari tiga tahun menjadi tenaga guru honor daerah, di saat ada seleksi penerimaan PPPK guru, kami dinyatakan tidak lulus, ini ada apa?. Yang lulus tahun ini datang tidak jelas, malah yang bekerja di Bank di Rohul itu dinyatakan lulus, padahal dia bukan guru honor. Seharusnya tenaga honorer yang diprioritaskan, tapi ini terbalik, kami yang sudah mengajar menjadi guru honor malah tidak lulus,” kata koordinator aksi demo Hamid Kampai, Kamis (27/4/2023).
“Sesuai dengan Permenpan RB bahwa tenaga guru honorer yang bekerja lebih dari tiga tahun itu diprioritaskan diterima sebagai pegawai PPPK, namun kenyataannya tidak, ada ratusan guru yang tidak lulus tes. Kami berharap ada jalan keluarnya sehingga kami dapat diterima sebagai PPPK Guru,” tambah Hamid.
Sementara itu, Plt Kadisdik Riau, M Job Kurniawan, bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, yang menerima langsung peserta demo tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah memfasilitasi perwakilan para guru honor daerah untuk menyampaikan hasil tes PPPK ke Kemenpan RB. Menurutnya, sesuai regulasinya guru honorer yang tidak memenuhi kriteria tidak bisa diikut sertakan dalam seleksi PPPK 2022.
“Kami sudah berusaha untuk memperjuangkannya, bahkan formasinya pak Gubernur sudah kirim surat ke Menpan RB agar bisa menambah formasinya. Yang lulus saat ini kan ada 5.000 orang, bukannya 3.000, dan yang 1.000 orang tidak ada penempatan. Sedangkan yang formasi awal yang tidak sesuai 3.302 orang, yang ini sudah ketemu dirjen. Kami juga memperjuangkan ke Menpan RB,” kata M Job Kurniawan kepada para guru.
“Terkait dengan prioritas penerimaan PPPK, ada P1, P2, mereka berharap lulus otomatis tapi tidak diseleksi, dan yang guru honor daerah tidak pakai ujian. Dan ada hal-hal yang dituduhkan ke kepala sekolah. Kita bicara data ini, dan kita cek apakah honornya benar yang disampaikan guru-guru ini. Kita tidak bisa ikut campur sistem itu, jika tak lulus bisa disanggah tapi sanggah mereka gagal, ada juga yang sanggah lulus,” jelasnya.
Langkah selanjutnya kata M Job, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk meminta adanya penambahan formasi guru pada penerimaan PPPK. Karena masih ada sekitar 1.995 formasi yang diterima dari 5.581 yang dinyatakan diterima untuk Provinsi Riau.
“Jika nanti semua berkas para guru ini lengkap sesuai dengan regulasinya kami akan perjuangkan. Tapi kalau tidak sesuai regulasi akan ditolak. Yang jelas semua berkas mereka akan kami cek satu per satu. Sepertinya pada saat para guru ini mengupload kelengkapan berkas banyak yang salah,” katanya.
Usai diterima oleh Kadisdik Riau M Job Kurniawan dan Kepala BKD, puluhan Guru Honorer ini membubarkan diri, sambil berharap ada jawaban pasti terkait dengan masa depan mereka sebagai tenaga pengajar di tingkat SMA/SMK.
“Semoga apa yang disampaikan oleh Kadisdik dan Kepala BKD ini bisa kami pegang. Diakan ada sisanya masih ada 2.297 formasi, kita ada 1.998 orang, semoga terealisasi. Kita meminta rezeki kita,” kata para guru.