RIAUMANDIRI.CO - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang belum setahun menjabat menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara di Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan prihatin dan miris melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia.
Menurut Anis, perilaku korup tersebut membuat kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik. "Selain itu, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi,” kata Anis dalam keterangannya, Selasa (18/4/2023).
Anis menyampaikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.
"IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global. Penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi," ujar Politisi PKS itu.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu-satunya hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi.
"Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama direct investment agar terjadi akselerasi dalam perekonomian kita, terutama pasca pandemi. Investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi," katanya.
Dia menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sehingga, menurutnya, pemerintah harus mendorong ekonomi ditumbuhkan melalui investasi.
"Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan," tandasnya. (*)