RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau pemerintah daerah memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus dapat ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik," kata LaNyalla dalam seminar nasional “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban” dalam rangkaian pelantikan pengurus KADIN Tuban masa bakti 2023-2028, di Tuban, Senin (20/3/2023).
Menurut LaNyalla, strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini.
Dalam konteks upaya pemerintah daerah, lanjutnya, produk yang bisa ditangkap oleh pangsa pasar lebih luas, adalah produk yang diproduksi di daerah tersebut.
"Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah Politik Kebijakan dan kedua adalah politik anggaran," ujar LaNyalla yang hadir secara virtual.
Menurut Mantan Ketua KADIN Jatim itu, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mensupport. Karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
"Artinya belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," kata LaNyalla.
Dalam kesempatan itu LaNyalla mengapresiasi Bupati Tuban yang memberi instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Tuban di hari tertentu. Begitu pula dengan makanan khas Tuban, dan minuman Legen yang harus ada di setiap acara.
"Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung oleh politik anggaran. Sehingga produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Dan ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya," tegasnya.
Dalam skala yang lebih besar, politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur obyek wisata andalan Tuban, sebagai salah satu Kota Wali. Karena Wisata Religi di Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia.
LaNyalla berharap pemda bisa menggali lebih detil bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban. Termasuk memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional.
Yaitu dengan memastikan empat strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi produk.
Untuk itu, LaNyalla menambahkan, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Serta pelayanan masyarakat yang efisien.
"Jika orientasi politik kebijakan dan politik anggaran dijalankan dengan semangat dari Tuban untuk Tuban, saya jamin pertumbuhan ekonomi Tuban akan terjaga dan bahkan akan meningkat," tuturnya.
Menurut LaNyalla semua itu dapat terwujud bila terjalin sinergi yang harmonis, antara pelaku usaha, khususnya para pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Tuban dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan seluruh stakeholder.
"Karena pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang," ujar dia. (*)