Legislator PKS: Ahok Layak Dicopot dari Komisaris Utama Pertamina

Kamis, 09 Maret 2023 - 10:16 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok). (Ist)

RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok) pascaledakan Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara.

"Erick Thohir harus berani memecat karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," tegas Mulyanto kepada media ini, Kamis (9/3/2023).

Dia mengingatkan Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Ia menyebut Direktur Utama dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut. Apalagi sebagai Komisaris utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

"Artinya hampir tiga bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," kata Mulyanto. (*)

Editor: Syafril Amir

Tags

Terkini

Terpopuler