RIAUMANDIRI.CO - Hingga medio Februari 2023, harga beras di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan. Harus ada solusi agar harga beras tidak merangkak naik, mengingat saat ini tingkat pendapatan masyarakat yang tetap, tetapi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi menjadi lebih besar dibanding biasanya, berpotensi memicu inflasi.
"Salah satu solusinya, kepala daerah menggendang Bulog di wilayahnya masing-masing untuk menggelar operasi pasar. Harga beras harus segera kembali stabil, karena jika terus naik bisa memicu inflasi. Artinya, Pemerintah harus juga memastikan ketersediaan pasokan beras ke berbagai daerah sehingga risiko kenaikan harga dapat dikendalikan,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (16/2).
Fahira Idris mengungkapkan, sebagai komoditas pangan yang dikonsumsi tiap hari, kenaikan harga beras berdampak luas ke berbagai sektor. Karena, di negeri seperti Indonesia, beras merupakan salah satu instrumen penting bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sebagai instrumen penting pengendalian inflasi.
Selain pasti berdampak terhadap stabilitas keuangan keluarga, kenaikan harga beras juga berpengaruh besar terhadap pedagang atau pelaku UMKM yang menjadikan beras sebagai bahan baku utama produknya. Biaya produksi pedagang atau pelaku UMKM pasti meningkat dibanding biasanya dan terpaksa harus menaikkan harga dagangannya, atau jika tidak menaikkan harga, maka porsinya dikurangi.
Dikatakan, kenaikan harga beras bukan hanya berdampak terhadap daya beli rumah tangga, tetapi juga memukul usaha para pedagang atau pelaku UMKM terutama kuliner. Karena beras kebutuhan pokok utama atau dapat dikatakan wajib maka harganya harus stabil, terlebih menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini.
"Jika harga beras mengalami kenaikan maka, kesejahteraan masyarakat pasti terganggu. Oleh karena itu, selain melalui operasi pasar, Pemerintah juga harus mengoptimalkan cadangan beras Bulog,” pungkas Senator Jakarta ini. (*)