RIAUMANDIRI.CO - Komisi VI DPR RI mengusulkan agar BUMN membentuk holding dibidang industri logistik dengan PT Pos Indonesia sebagai lead-nya.
Usulan tersebut dicetuskan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung setelah melihat banyak anak-anak usaha dari BUMN yang bergerak dibidang logistik. Dengan demikian diharapkan bisa memudahkan konsolidasi dan bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta.
“Ada gagasan juga dari teman-teman di Komisi VI seiring dengan reorganisasi di BUMN yang sekarang membentuk holding. Banyak juga anak-anak usaha dari BUMN ini yang terkait dengan logistik. Jadi sebenarnya ini bisa kita konsolidasikan juga supaya size-nya itu bisa lebih besar sehingga secara skala ekonominya dia lebih dapat. Nah, ini nanti coba kita akan bahas usulannya,” jelas Martin, setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat PT POS Indonesia, di Bandung, Kamis (2/2/2023).
Dikatakan Martin, usulan ini kemudian nantinya akan dibahas di rapat Komisi VI untuk melihat kemungkinan bisa terealisasi. Namun untuk mendukung hal ini, PT Pos Indonesia diminta terlebih dahulu membenahi terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di internal PT Pos Indonesia itu sendiri.
“Di sini sumber daya manusianya juga harus kita benahi. Karena memang PT Pos selama ini kan, mungkin banyak orang tidak sadar kalau itu sebenarnya BUMN, dikira badan layanan umum aja. Nah, memang harus ada dua karakter ini harus bisa punya dua jenis sumber daya manusia yang berbeda,” tambahnya.
Senada dengan Martin, Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal juga mendukung pembentukan holding bidang industri logistik ini. Menurut Jon, jika seluruh perusahaan logistik negara disatukan tentunya hal ini akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman logistik itu sendiri.
“Nah, kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga banyak sekali BUMN-BUMN ini punya logistik mereka sendiri. Ini tadi disampaikan juga telah ditunjuk PT Pos sebagai lead, sebagai pusat logistik untuk BUMN. Saya menyarankan melalui BUMN, ini anak-anak usaha yang ada di BUMN, masing-masing itu diinbrengkan saja ke PT Pos," katanya.
Dengan demikian, PT Pos betul-betul bisa mengintegrasi aktivitas-aktivitas yang ada dan ujungnya tentu ini akan berbiaya murah. Kalo ini terintegrasi, semua biaya akan murah dan masyarakat akan diuntungkan. (*)