Riaumandiri.co-Pasca pertemuan
Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua
Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada
pekan lalu, kabar adanya reshuffle kabinet semakin kuat.
Ormas Rekonsiliasi Masyarakat
(Rekat) Indonesia menganggap, isu perombakan kabinet Indonesia Maju sudah bukan
hal yang istimewa lagi dibincangkan. Sekjen Rekat Indonesia, Heikal Safar
mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sebenarnya pertemuan biasa-biasa
saja.
"Karena bagi saya, astinya
sudah terbiasa di era pemerintahan presiden Jokowi ini, selalu saja ada
gonta-ganti maupun bongkar pasang ataupun perombakan para
menteri-menterinya," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Rabu
(1/2/2023).
Menurut Heikal, justru Jokowi
dalam menyikapi isu reshuffle kali ini dihadapkan pada pilihan yang cukup
dilematis. Hal itu lantaran apakah benar Jokowi akan mengganti menteri dari
Partai Nasdem atau tidak, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri
LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate.
"Yang terpenting bagi saya
selaku Sekjen Ormas Rekat Indonesia serta seluruh anggota dan pengurus Rekat
Indonesia lainnya maupun rakyat di seluruh Indonesia, apabila para menteri
mendapatkan amanah, diutamakan kejujuran dan untuk kepentingan seluruh rakyat
Indonesia," ujarnya.
Heikal pun membeberkan alasan
Jokowi berada di posisi yang cukup dilematis dalam melaksanakan reshuffle
kabinet. Pertama, pergantian menteri harus berdasarkan pada faktor kinerja.
Jika ada menteri mendapatkan rapor merah, maka secara otomatis menteri tersebut
layak dicopot atau digantikan segera.
"Saya selaku Sekjen Rekat
Indonesia dan seluruh elemen bangsa Indonesia lainnya berharap agar keputusan
Presiden Jokowi dalam isu reshuffle kabinet tentunya yang terbaik untuk
kepentingan rakyat di seluruh Indonesia, bukan hanya semata-mata adanya muatan
politis yang diduga cukup kental dalam menyambut pesta demokrasi pileg dan
pilpres pada Pemilu serentak 2024 nanti," ungkap Heikal Safat SH.
Menurut Heikal, perombakan
kabinet yang dilakukan RI 1 menjelang Pemilu 2024, tentunya tidak semudah
membalikan telapak tangan. Pasalnya, posisi menteri bisa menjadi bargaining
power untuk menjaga stabilitas politik pada akhir pemerintahan Jokowi.
"Sehingga dalam situasi
politik menjelang pemilu 2024 adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita
semua sebagai elemen anak bangsa untuk menyelamatkan negeri tercinta tanah air
Indonesia ini dari tangan-tangan nakal dan politik hitam yang membahayakan kehidupan
berbangsa dan bernegara," ucap Heikal.