RIAUMANDIRI.CO - Ketua
DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat perlunya skema yang rasional dalam
pengentasan kemiskinan agar anggaran tidak banyak digunakan untuk kegiatan
tidak semestinya.
Dia meminta agar
upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan
usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat.
"Skema
pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan
antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak," kata LaNyalla, Senin
(30/1/2023).
LaNyalla
mencontohkan untuk masyarakat yang mempunyai keterampilan dan berpotensi
diberdayakan, sebaiknya mereka diberikan bantuan modal yang berkisar Rp10 juta
hingga Rp20 juta. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau
melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan.
"Kemudian
untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang
diberi dana simultan atau dana bantuan langsung tunai (BLT)," tutur
LaNyalla.
LaNyalla juga
meminta kementerian atau lembaga membuka ke publik program pengentasan
kemiskinan yang dilakukan. Supaya masyarakat luas bisa melihat sejauh mana
anggaran tersebut terserap dan tepat sasaran.
"Pemerintah
harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan.
Bukan jumlah totalnya, tetapi terperinci," kata dia.
Ditambahkan
LaNyalla, fenomena anggaran triliunan rupiah habis untuk rapat, sosialisasi
atau studi banding merupakan persoalan klasik. LaNyalla meminta kepala daerah
mencermati hal itu.
"Di sini
dibutuhkan kepekaan para kepala daerah, supaya anggarannya betul-betul menyasar
masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan," tukasnya.(*)