RIAUMANDIRI.CO - Dari sembilan partai di DPR RI hanya PDIP yang setuju sistem pemilu proporsional tertutup. Sedangkan delapan partai lainnya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka.
Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin menilai pilihan PDIP itu tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya. PDIP yakin dengan sistem proporsional tertutup, kader terbaiknya akan dapat lolos ke Senayan.
"Kalkulasi itu tentu ada benarnya bila urutan caleg yang diajukan di setiap daerah pemilihan hanya sebagian kecil yang berkualitas. Sementara caleg lainnya hanya pelengkap untuk memenuhi kuota," kata Jamil kepada media ini, Kamis (5/1/2023).
Dalam komposisi caleg demikian, kata Jamil, tentu partai lebih mengharapkan sistem proporsional tertutup. Partai akan lebih yakin dapat mengantarkan caleg terbaiknya terpilih dengan menempatkan di urutan pertama dan kedua. Sementara yang tidak potensial ditempatkan di urutan berikutnya.
Namun kehawatiran itu kata Jamil, dapat diatasi bila dalam menyusun caleg di suatu dapil kualitasnya setara. Dengan begitu, siapa pun yang terpilih tentu sudah memenuhi standar yang diharapkan partai.
"Kalau setiap partai dapat menyusun caleg seperti itu, tentunya tidak masalah menggunakan sistem proporsional terbuka. Partai memberi peluang yang sama kepada semua caleg pilihannya untuk terpilih dan lolos ke Senayan," katanya.
Kekhawatiran adanya politik uang, kata Jamil, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Partai akan.memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.
Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang.
"Jadi, PDIP tak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua itu dipenuhi. PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara dan mengharamkan politik uang pada calegnya," kata Jamil.
Hal itu perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup. Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa.
"Karena itu, PDIP dengan lapang dada sebaiknya menerima sistem proporsional terbuka. Hal itu tentunya akan diterima jika PDIP memang mengedepankan demokrasi," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)