RIAUMANDIRI.CO - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja menuai polemik. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, lantang menyebut terbitnya beleid yang menerabas putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa berujung pemakzulan Presiden Jokowi.
Dia beralasan, Perpu tersebut mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang obyektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
“Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan, jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan,” kata Abdul, belum lama ini.
Adapun aturan ihwal pemakzulan Presiden tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A-7C. Aturan ini menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Abdul mengatakan, penerbitan aturan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda otoritarianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan makin nyata. Penerbitan beleid ini juga dinilai Abdul ugal-ugalan serta membahayakan kehidupan berundang-undang di Indonesia.
Ia menyebut penerbitan Perpu Ciptaker ibarat bunyi gong yang menandai masuknya Indonesia ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi.
Dia pun mendorong DPR segera mengambil langkah-langkah menanggapi terbitnya Perpu di ujung tahun 2022 tersebut. Menurut Abdul, sebaiknya DPR mempercepat reses dan meninjau soal pemakzulan tersebut.
Tak Akan Ada Pemakzulan
Menanggapi usulan pemakzulan Jokowi atas terbitnya Perpu Cipta Kerja itu, anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Demokrat Santoso mengatakan, hal itu tak akan terjadi.
Dia mengungkap alasan sulitnya pemakzulan dilakukan DPR karena koalisi pendukung pemerintah yang gemuk di DPR.
“Pemakzulan yang dialami oleh Presiden Gus Dur menjadi pelajaran bagi pemerintahan Jokowi agar jangan sampai terulang kembali,” kata Santoso, awal pekan kemarin.
Anggota Komisi Hukum DPR dari PKS Nasir Djamil pun tak menyebut pemakzulan bisa terjadi setelah terbitnya Perpu tersebut. Paling banter, DPR hanya bisa mengkritisi penerbitan beleid tersebut.
“DPR harus punya keberanian mengkritisi Perpu Ciptaker. Puncak sikap kritis itu adalah penolakan terhadap Perppu,” kata Nasir.
Presiden Tanggapi Santai
Sementara itu, Presiden Jokowi menanggapi santai polemik yang muncul atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu.
"Ya biasa. Dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi, ada pro dan kontra. Tapi semua bisa kami jelaskan," kata dia.
Sebelumnya, ia beralasan bahwa Perpu Cipta Kerja ini terbit lantaran ada ancaman-ancaman risiko ketidakpastian global. "Untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor dalam dan luar, sebetulnya itu yang paling penting," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara belum lama ini.