RIAUMANDIRI.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir partai politik yang menuduhnya karena tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024. Terkait hal itu, Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menduga Presiden Jokowi tengah melakukan operasi politik.
"Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu operasi politik penggagalan koalisi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan," kata dia, akhir pekan kemarin.
Jokowi dinilai menunjukkan kegalauan karena selama ini ikut campur lebih jauh dalam proses politik menuju Pilpres 2024. Apalagi kerap muncul endorse Jokowi kepada sejumlah tokoh.
"Pernyataan Pak Jokowi perihal kekhawatiran jika ada koalisi gagal maka istana yang disalahkan, ini menunjukkan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan ‘ojo kesusu’ dan mengendorse beberapa nama sebagai Capres menunjukan Pak Jokowi memiliki intensi tertentu," kata Kamhar.
Maka itu menyarankan Jokowi lebih baik fokus menuntaskan tugas menjadi kepala negara. Serta menunjukkan komitmen mensukseskan Pemilu 2024.
"Pada kesempatan tersebut jauh lebih relevan jika memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua MPR-RI dan Ketua DPD-RI yang membuat pernyataan penundaan pemilu. Ini bisa menjadi kesempatan klarifikasi atas dugaan bahwa Istana berada dibalik pernyataan tersebut. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi dan reformasi," tegas Kamhar.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa verifikasi peserta Pemilu 2024 merupakan urusan KPU. "Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi dalam acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Dia mengaku tak mengerti urusan yang berkaitan dengan Pemilu. Jokowi menekankan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang tak bisa diintervensi.
"Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," ujarnya.
Jokowi pun meminta semua pihak untuk berpikir dengan akal sehat bahwa tak semudah itu menggagalkan peserta pemilu. Dia mengajak partai politik itu berpikir jernih.
"Jadi kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah. Kan enggak," tutur Jokowi.