RIAUMANDIRI.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan mereshuffle kabinet. Sinyal itu disampaikannya merespon hasil survei Charta Politica yang menyatakan 61 persen responden setuju dilakukan reshuffle kabinet.
Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai ada dua persoalan terkait sinyal reshuffle kabinet yang disampaikan Jokowi.
Pertama, masyarakat biasanya setuju ada reshuffle bila kinerja kabinet rendah. Indikasi itu akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet.
"Namun indikasi tersebut tidak terlihat dari hasil survei Charta Politica. Hasil surveinya justru 72,9 persen responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin," kata Jamil kepada media ini, Ahad (25/12/2022).
Karena itu menurut dia lagi, menjadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet sementara mereka puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kesannya, data hasil survei ini tidak konsisten.
"Jadi, sangat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar mereshuffle kabinet," kata Jamil.
Kedua, jelas Jamil, reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah.
"Dua penyebab itu tidak terlihat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Justru hasil survei menyatakan responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," katanya.
Dia juga tidak melihat adanya kisruh politik di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hal itu terlihat dari terjaganya stabilitas politik nasional.
"Jadi, tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari NasDem," kata Jamil.
"Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," ulas Jamil.
Bahkan menurut Jamil, bisa saja Jokowi akan dinilai sosok yang lupa kacang akan kulitnya. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik.
Karena itu, kata Jamil, kalau Jokowi akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya dari NasDem, seyogyanya ada dasar yang rasional.
"Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)