RIAUMANDIRI - Anies Rasyid Baswedan melakukan safari politik ke Provinsi Riau. Dalam lawatan dua hari di Bumi Lancang Kuning, Bakal Calon Presiden dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menegaskan tidak ingin mengumbar janji politik.
Itu
disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di hadapan ratusan orang
yang berasal dari kalangan penggiat media sosial, jurnalis, organisasi
mahasiswa dan komunitas milenial, Senin (5/12). Kegiatan tersebut
dilaksanakan di salah satu warung kopi di Kota Pekanbaru, dengan tajuk
'Ngopi dan Ngobrol Santai Bersama Anies Baswedan'.
Dalam
obrolannya, Anies Baswedan menyampaikan dirinya tak ingin beberkan
janji manis saat safari politik di Provinsi Riau. Dia menyebut kalau
dirinya memegang teguh empat metode bekerja yang dipakainya dalam segala
persoalan.
Pertama,
meneruskan dari apa yang sudah, kedua mengoreksi apa yang sudah ada,
ketiga memberhentikan apa yang perlu dihentikan dan keempat
memperbaharui apa yang harus dikerjakan.
"Contohnya
permasalahan distribusi guru tak merata dan lainnya memerlukan
pendekatan. Bukan sekedar membuat sesuatu yang baru," ujar Anies
Baswedan.
Dia kemudian
memberikan contoh di Kepulauan Seribu dimana saat ia memangku jabatan
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Disebutkannya, saat itu ia berhasil
mengubah Kepulauan Seribu yang mulanya merupakan daerah administratif
menjadi daerah otonom.
"Kita
gunakan prinsip keadilan untuk tiap permasalahan. Kepulauan Seribu
selama berdekade tak pernah menjadi prioritas, bisa ditinjau sekarang
perubahan Kepulauan Seribu kini," sebut dia.
Disebutkan
Anies, sejak memangku jabatan, ia teguh untuk menegakkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai itu bukan sekedar sila
dalam Pancasila yang harus dihafalkan, namun juga diterapkan.
"Sila
itu yang menjadi pegangan kami saat menjabat di Jakarta. Jangan karena
ego orang baru yang datang, rakyat harus terus memulai dari nol untuk
hal-hal baru pula," kata dia.
Anies
juga menilai segala sesuatu jangan hanya harus sesuai ketentuan, namun
juga berlandaskan kepentingan publik dan akan sehat. Selain itu, juga
harus mempertimbangkan kepentingan publik untuk segala keputusan.
"Agenda
kesejahteraan apa saja yang tertunda, PR (pekerjaan rumah,red) yang
belum selesai dan keadilan bagi seluruh daerah. Itu yang harus kita
selesaikan," pungkas Anies.(Dod)