RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengkritisi video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertempur melawan serangan lawan.
"Permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tak selayaknya diutarakan relawan, terlebih sebagai pejabat publik. Benny seolah masih hidup di negara otoriter yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," kata Jamil kepada media ini, Rabu (30/11/2022).
Padahal kata Jamil, Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah.
"Benny tampaknya memang belum layak hidup di negara demokrasi. Benny seharusnya hidup di zaman Orba," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Sebagai pejabat publik, kata Jamil, Benny tentu sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah. Orang seperti itu tidak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kata Jamil.
Aksi Benny Rhamdani meminta tempur ke Jokowi itu terekam dalam sebuah video yang viral dia media sosial. Benny terlihat ngomong langsung di hadapan Jokowi di dalam ruangan yang dipenuhi relawan.
Benny lalu menyampaikan saran kepada Jokowi mengenai serangan lawan sembari meminta izin kepada Jokowi untuk tempur.
"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," demikian pernyataan Benny yang kini menjadi sorotan publik itu. (*)