RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan bahwa stunting menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.
Hal itu disampaikannya dalam acara pencanangan PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Riau dan Pengukuhan BAAS di Provinsi Riau, Rabu (16/11) di Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau.
Acara langsung dihadiri oleh Gubri H Syamsuar dan Ketua TP PKK Riau, Hj Misnarni, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia, PKK Kabupaten kota dan seluruh forkompinda.
Dikatakannya, stunting merupakan dampak dari kekurangan asupan nutrisi pada anak sejak dalam kandungan ibunya. Sehingga anak yang terlahir mempunyai potensi stunting, akan memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan kepada anak.
Tavip Agus Rayanto mengingatkan perlu adanya berbagai intervensi terhadap stunting ini, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif harus dilakukan secara terintegrasi.
Dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata lingkaran setan penyebab stunting, khususnya pada balita dari keluarga miskin.
"Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan berbasis keluarga beresiko stunting," sebutnya.
Sestama BKKBN RI ini melanjutkan, upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum dan sanitasi.
Tavip Agus Rayanto menjelaskan, dalam kesempatan ini pemerintah memberikan ruang kepada semua pihak agar dapat berkontribusi dalam tugas mulia mengentaskan stunting, salah satunya dengan adanya program bapak atau bunda asuh anak stunting.
Ia menerangkan, program bapak asuh anak stunting dan bunda asuh anak stunting hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting, yang menyasar langsung kepada keluarga beresiko stunting dengan kelompok sasaran adalah calon pengantin, ibu hamil dan bayi berusia 0 sampai dengan 23 bulan.
Jelasnya, para pemangku kepentingan dapat memilih metode penyaluran dalam bentuk baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga.
"Pemangku kepentingan juga dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati antara pemangku kepentingan dengan pihak ketiga," ungkapnya.
Dalam acara tersebut Sestama juga turut mengukuhkan Ketua TP PKK Riau Misnarni Syamsuar sebagai Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan bunda asuh seluruh kabupaten kota di Riau.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau serta jajarannya, khususnya Ketua TP PKK Riau bersama Ketua TP PKK kabupaten/kota se Riau yang telah bersedia untuk dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting.
"Terima kasih telah bersedia dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat terutama di lingkungan Provinsi Riau," sebutnya.
Ia berharap dengan dikukuhkan bunda asuh anak stunting tingkat Provinsi Riau dan kabupaten/kota se Riau dapat menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
Sementara itu, Gubernur Riau, H Syamsuar mengatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih atas perhatian dsri pemerintah pusat, dalam hal pengentasan masalahan stunting. Apalagi dalam mengatasi stunting di Riau ini, Sestama BKKBN RI yang telah dua kali datang ke Riau dalam rangka mengawal program penurunan dan pencegahan stunting.
"Kami berharap Pak Sestama tidak lagi perlu turun ke daerah untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dengan baik di Riau. Kami sudah mengalokasikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang bisa digunakan untuk mencegah stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrim, itu saja yang perlu kami awasi secara bersama-sama. Khusus dalam pencegahan stunting, Ketua PKK se Riau akan langsung menyampaikan ke jajaran agar program ini berlangsung baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau Fariza mengharapkan adanya komitmen semua pihak dan stakeholder terkait dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Riau.
"Semoga kedepannya sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait dapat terbina dengan baik dalam mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat unggul di Indonesia," ujarnya.
Fariza menerangkan, salah satu bentuk komitmen penurunan angka stunting di Riau adalah dengan melakukan pencanangan PKK bangga kencana kesehatan tingkat Provinsi Riau, sebagaiman tercantum dalam keputusan Gubernur Riau nomor: kpts1655/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana,"pungkasnya. (nie)