RIAUMANDIRI.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan reshuffle kabinet pasca Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (bacapres).
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Kapan saja Presiden Jokowi dapat mereshuffle kabinet sesuai kebutuhannya.
"Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai NasDem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi," kata Jamil kepada media ini, Jumat (14/10/2022).
Karena ada penilaian subjektif tersebut kata Jamil, setiap Jokowi mereshuffle kabinet pasti memunculkan perdebatan. Jokowi akan tetap mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat.
"Karena itu, bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai NasDem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik," katanya.
Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai NasDem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik.
Namun untuk kepentingan demokrasi, Jamil berpandangan, Jokowi memang lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Partai NasDem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah.
Partai Demokrat dan PKS ditambah Partai NasDem setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah. Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi.
Kalau hal itu terwujud, maka partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan.
Karena itu, makin cepat mereshuffle menteri dari Partai NasdlDem tentu semakin baik. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu?" kata mantan Dekan FIKOM.IISIP Jakarta itu. (*)