RIAUMANDIRI.CO - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan merubah sistem pengelolaan sampah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, dimana rencananya akan dikelola dengan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Peralihan sistem pengelolaan itu lantaran mengingat tidak optimalnya pengelolaan sampah dengan sistem kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana dalam hal ini kontrak kerjasama dipegang oleh PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya hingga akhir tahun 2022.
DPRD Kota Pekanbaru merespon baik rencana pengelolaan sampah dengan sistem BLUD tersebut, sebab disana ada peran serta masyarakat dalam pengelolannya, yang akan berdampak adanya rasa simpati masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.
"Ya, pada dasarnya ketika ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, Insya Allah kita dukung," jawab Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi, Minggu (25/9).
"Saya dapat gambaran secara umum, bahwa memang persoalan sampah hari ini boleh dikatakan masyarakat tidak begitu dilibatkan. Salah satunya yaitu RT RW, Camat dan Lurah," sambungnya.
Meski DPRD Kota Pekanbaru belum mengetahui pasti seperti apa pengelolannya, akan tetapi niat Pemko Pekanbaru yang akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dinilai suatu langkhas yang bagus.
"Kalau dikembalikan kepada masyarakat, saya tidak tahu apakah peran pihak ketiga ini nanti dipakai lagi atau bagaimana. Tetapi yang jelas peran masyarakat itu dikuatkan, supaya masyarakat itu tidak lagi berjarak dengan pemerintah terutama pengelolaan sampah," ulasnya.
Dengan begitu, rencana ini bisa mengatasi persoalan sampah di Kota Pekanbaru sudah menjadi kabar baik, terlebih lagi Pekanbaru memiliki pengalaman pengelolaan sampah yang sudah mendapatkan Adipura berturut-turut.
"Ingat, kita punya pengalaman dengan meraih piala adipura. Ketika kita mendapat adipura itu, peran-peran masyarakat itu masih kuat. Nah, mungkin ini salah satu alasan Pj Walikota untuk mengembalikan peran itu kepada masyarakat," katanya menyudahi. (Mal)