RIAUMANDIRI.CO - Pejabat pemerintah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mundur.
Dilaporkan CNN pada Selasa (13/9/2022), deputi dari 18 distrik kota di Moskwa, St. Petersburg, dan Kolpino telah menyerukan pengunduran diri Presiden Vladimir Putin.
Hal itu merujuk pada kemunculan sebuah petisi dengan daftar tanda tangan yang diposting di Twitter pada Senin (12/9/2022).
“Kami, para deputi kota Rusia, percaya bahwa tindakan presiden Vladimir Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” kata keterangan petisi yang diposting oleh Ksenia Thorstrom, seorang wakil lokal Distrik Semenovsky di Saint Petersburg.
“Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin dari jabatan Presiden Federasi Rusia,” tambah keterangan petisi tersebut.
Petisi itu muncul menyusul pemilu regional dan kota yang akan digelar sejak Rusia menginvasi Ukraina.
Para kandidat pro-Kremlin diketahui menyapu kemenangan dalam pemilu itu.
“Teks petisi ringkas dan tidak ‘mendiskreditkan’ siapa pun. Jika Anda seorang deputi [wakil kota] dan ingin bergabung, silakan," kata Thorstrom dalam sebuah pernyataan terpisah di Twitter.
Dewan salah satu distrik Moskwa (Lomonosovsky) juga menuntut pengunduran diri Putin.
"Pandangan Anda dan model pemerintahan Anda sudah ketinggalan zaman dan menghambat perkembangan Rusia dan potensi manusianya," kata dia, merujuk pada sosok Vladimir Putin.
Sementara, pada pekan lalu, para deputi kotamadya Smolninskoye St. Petersburg meminta Duma Negara Federasi Rusia untuk mengajukan tuduhan makar terhadap Vladimir Putin.
Beberapa dari mereka pun sekarang menghadapi dakwaan mendiskreditkan tentara Rusia, menurut sebuah posting Twitter dari salah satu pejabat lokal, Nikita Yuferev
Media lokal Rusia, The Moscow Times, melaporkan seruan untuk menuntut Putin mundur kali ini mencuat di tengah klaim adanya kecurangan dalam pemilu regional.
Selain itu, pasukan Rusia dilaporkan tengah mengalami kemunduran terbesar dalam agenda invasi ke Ukraina.
Para pejabat yang menandatangani petisi Putin mundur disebut berisiko dihukum di bawah undang-undang (UU) baru yang diberlakukan usai Rusia menginvasi Ukraina, yang melarang perbedaan pendapat bernada antiperang.