RIAUMANDIRI.CO - Wacana presiden tiga periode dimunculkan kembali oleh relawan Joko Widodo di Bandung. Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai Jokowi terkesan membiarkan wacana tersebut terus mengemuka. Atas nama demokrasi Jokowi tidak melarang presiden tiga periode terus menggema di tanah air.
"Hal itu tentu disesalkan mengingat dalam konstitusi sudah dibatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Karena itu, presiden seharusnya melarang relawannya untuk menggemakan presiden tiga periode. Jadi, presiden tidak seharusnya membiarkan hal itu mengemuka atas dasar demokrasi. Sebab, demokrasi harus tunduk dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Jamil kepada media ini, Rabu (31/8/2022).
Ditegaskan pengajar Universitas Esa Unggul itu, penerapan demokrasi yang tidak tunduk dengan hukum akan dapat menimbulkan anarkisme. Setiap orang akan seenaknya menggunakan haknya dengan mengabaikan kewajibannya. Akibatnya, hukum diabaikan untuk mewujudkan ambisi politiknya.
"Jadi, membiarkan wacana presiden tiga periode atas nama demokrasi tentu sangat berbahaya. Setiap anak bangsa nantinya bisa berbicara apa saja dengan mengatasnamakan demokrasi. Lagi pula, pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode merupakan amanah reformasi. Hal itu seharusnya ditaati setiap anak bangsa, termasuk tentunya Presiden Jokowi," kata Jamil.
Jadi menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, Jokowi seharusnya tegas kepada relawannya untuk tidak lagi mewacanakan presiden tiga periode. Ketegasan Jokowi tentunya akan diikuti relawannya. (*)